MITRAPOL.com, Pesawaran, Lampung – Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Pesawaran, Jumat (13/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, DPRD Kabupaten Pesawaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para pejabat di lingkungan Pemkab Pesawaran, camat dan kepala desa se-Kabupaten Pesawaran, serta perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan kelompok tani.
Fokus Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan
Musrenbang tersebut mengusung tema pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.”
Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Pesawaran Nanda Indira menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 merupakan tahapan strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, dokumen tersebut menjadi penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025–2029.
“Musrenbang ini menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top-down, dan bottom-up sehingga perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, aspirasi pemangku kepentingan, serta kemampuan fiskal daerah,” ujar Nanda Indira.
Ekonomi Pesawaran Tumbuh 5,38 Persen
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan sejumlah capaian makro pembangunan Kabupaten Pesawaran pada tahun 2025.
Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat 5,38 persen, meningkat 1,49 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Secara nilai ekonomi, perputaran ekonomi di Kabupaten Pesawaran mencapai Rp23,45 triliun atau berkontribusi sekitar 4,44 persen terhadap perekonomian Provinsi Lampung.
Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian sebesar 36,86 persen, diikuti sektor perdagangan 17,30 persen, industri pengolahan 14,15 persen, konstruksi 10,26 persen, dan sektor lainnya 21,43 persen.
Program Strategis Daerah Terus Didorong
Dalam mendukung kebijakan strategis nasional, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga melaporkan pelaksanaan sejumlah program prioritas.
Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini telah menjangkau seluruh kecamatan di wilayah Pesawaran. Tercatat terdapat 52 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 130.416 penerima manfaat.
Selain itu, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih juga terus dilakukan di berbagai wilayah dengan total 47 gerai yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Pemkab Pesawaran juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di Jalan Lintas Barat, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan. Sekolah tersebut direncanakan berdiri di atas lahan sekitar 7 hektare dengan kapasitas 1.200 siswa yang terbagi dalam 30 rombongan belajar mulai dari tingkat SD hingga SMA.
Bupati Nanda menegaskan arah pembangunan daerah tetap berlandaskan pada visi “Mewujudkan Pesawaran CAKEP Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”
Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi pembangunan daerah, yakni Cerdas, Aman, Kreatif, Efektif, dan Produktif.
“Program-program tersebut diharapkan menjadi game changer pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten,” jelasnya.
Gubernur Lampung Dorong Pembangunan Dimulai dari Desa
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal sebagai fondasi pembangunan daerah.
Ia menyebut beberapa prioritas pembangunan daerah antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penguatan struktur ekonomi daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan akses pendidikan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari tingkat desa.
“Pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari desa. Jika desa tumbuh, maka kabupaten akan tumbuh, dan pada akhirnya provinsi serta negara juga akan tumbuh,” ujar Gubernur.
Ia juga mengingatkan agar setiap perencanaan pembangunan daerah tetap berpegang pada prinsip good governance, sehingga pembangunan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
