MITRAPOL.com, Jakarta – Hasil sejumlah survei yang menempatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di atas 70 persen mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sekaligus peneliti Lembaga Riset Index Institute, Denny Charter.
Menurut Denny, angka kepuasan publik yang dirilis beberapa lembaga survei perlu dicermati secara kritis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial yang saat ini dihadapi masyarakat.
Sebelumnya, sejumlah lembaga survei melaporkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah berada pada level tinggi. Data yang beredar menunjukkan angka kepuasan mencapai 70,77 persen hingga 72,2 persen.
Namun, Denny berpendapat bahwa tingkat kepuasan yang lebih realistis saat ini berada pada kisaran 40 hingga 55 persen, dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi, politik, dan sosial yang berkembang.
“Estimasi ini dibangun berdasarkan pendekatan ekonomi, psikologi perilaku, ilmu politik, serta pengalaman historis negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan serupa,” ujar Denny kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).
Denny menjelaskan, salah satu faktor utama yang memengaruhi kepuasan masyarakat adalah kondisi ekonomi. Ia merujuk pada teori economic voting yang menyebutkan bahwa persepsi publik terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang dirasakan secara langsung.
Menurutnya, sejumlah indikator seperti pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target, tekanan inflasi pangan, serta tantangan daya beli masyarakat perlu menjadi perhatian dalam membaca tingkat kepuasan publik.
“Secara teoritis, ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, kecenderungan kepuasan terhadap pemerintah biasanya mengalami penyesuaian,” katanya.
Selain faktor ekonomi, Denny juga menyoroti adanya potensi kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap program-program pemerintah dan realisasi yang dirasakan di lapangan.
Ia menilai berbagai program strategis pemerintah memiliki tujuan yang baik, namun efektivitas implementasi menjadi faktor penting yang akan menentukan persepsi publik.
Dalam kajiannya, Denny menyebut bahwa ekspektasi publik yang tinggi dapat berubah menjadi penilaian kritis apabila manfaat program belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Denny turut menyoroti pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi publik. Menurutnya, arus informasi yang cepat dapat memperkuat pandangan masyarakat terhadap berbagai isu ekonomi maupun kebijakan publik.
Ia juga melihat adanya perbedaan persepsi antara kelompok masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan.
“Masyarakat dengan karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda tentu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda pula terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Dalam analisanya, Denny membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara berkembang lainnya yang menghadapi tantangan serupa, seperti perlambatan ekonomi, ketimpangan sosial, dan tekanan fiskal.
Menurutnya, berdasarkan pengalaman berbagai negara tersebut, tingkat persetujuan publik yang bertahan di atas 60 persen dalam jangka panjang relatif sulit dicapai ketika tantangan ekonomi masih cukup besar.
Karena itu, ia menilai kisaran 40 hingga 55 persen merupakan rentang yang masih mencerminkan legitimasi publik terhadap pemerintah, sekaligus menjadi indikator perlunya perbaikan kebijakan di berbagai sektor.
“Rentang tersebut bukan menunjukkan krisis kepercayaan, tetapi dapat menjadi sinyal bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program-program yang dijalankan,” pungkasnya.
