MITRAPOL.com, Jakarta – Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung serentak di sejumlah kota besar di Indonesia mendapat berbagai respons dari kalangan politik. Tokoh muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Siti Aisah, S.Pd., atau yang akrab disapa Neng Ais, menilai kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus disikapi secara terbuka dan bijaksana.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi demonstrasi yang digelar sejumlah elemen mahasiswa, termasuk Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi, yang mengangkat isu ekonomi, kebijakan publik, serta program-program strategis pemerintah.
Menurut Neng Ais, penyampaian aspirasi oleh mahasiswa merupakan hak konstitusional warga negara sekaligus bentuk partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Gerakan mahasiswa merupakan salah satu indikator bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan. Kritik dan masukan dari masyarakat harus menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Neng Ais dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Sabtu (13/6/2026).
Ia menilai Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik publik melalui berbagai upaya dialog dan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan komunikasi, keterbukaan, dan penyelesaian masalah secara persuasif menjadi contoh kepemimpinan yang patut dijadikan teladan oleh para pemimpin di berbagai tingkatan.
Aksi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta, Solo, Makassar, dan sejumlah daerah lainnya menyoroti berbagai isu nasional, mulai dari kondisi ekonomi, stabilitas nilai tukar rupiah, harga bahan bakar minyak (BBM), hingga efektivitas program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menanggapi hal tersebut, Neng Ais menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Sebaliknya, aspirasi masyarakat harus menjadi bagian dari proses perbaikan kebijakan publik.
“Pemerintah perlu terus membuka ruang dialog yang konstruktif dengan mahasiswa, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil agar setiap kebijakan yang dijalankan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” katanya.
Selain menilai pentingnya pendekatan humanis dalam merespons aspirasi publik, Neng Ais juga menyoroti komitmen pemerintah dalam penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana korupsi.
Ia menyebut prinsip penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi harus terus diperkuat melalui pengawasan yang efektif, keterbukaan informasi publik, serta dukungan seluruh elemen masyarakat.
Neng Ais berharap komunikasi antara pemerintah dan generasi muda dapat terus terjalin secara terbuka guna menghasilkan berbagai gagasan konstruktif untuk pembangunan nasional.
Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga suasana demokrasi yang sehat dengan mengedepankan dialog, penghormatan terhadap hukum, serta semangat kebersamaan dalam membangun Indonesia.
“Perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak dapat mencari solusi bersama demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
