MITRAPOL.com | Banyuwangi – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Jawa Timur 4 di Kecamatan Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Senin (15/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian proyek pendidikan yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dody menyampaikan bahwa progres pembangunan Sekolah Rakyat Banyuwangi telah mencapai hampir 80 persen dan ditargetkan dapat berfungsi pada tahun ajaran baru Juli 2026.
“Ini sudah hampir 80 persen. Total luas kawasan sekitar 6,8 hektare. Kami berupaya agar dapat selesai pada akhir Juni karena pekerjaan yang tersisa relatif sedikit,” ujar Dody.
Selain mengecek progres pembangunan, Menteri Dody juga memastikan aspek keamanan kawasan sekolah menjadi perhatian utama. Lokasi Sekolah Rakyat Banyuwangi yang berada di dekat aliran sungai mendorong pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi risiko banjir.
Menurut Dody, berbagai perlindungan fisik telah dipasang, termasuk bronjong dan rencana pembangunan dinding penahan air guna menjaga keamanan bangunan sekolah serta fasilitas pendukung lainnya.
“Sudah dipasang bronjong dan akan ditambah dinding penahan air. Jika terjadi banjir besar dan air meluap, masih ada perlindungan tambahan sehingga tidak langsung menghantam bangunan sekolah maupun rumah susun guru,” jelasnya.
Untuk mengejar target penyelesaian proyek, Kementerian PU bersama penyedia jasa melakukan sejumlah langkah percepatan, di antaranya penambahan tenaga kerja, percepatan distribusi material utama, serta pelaksanaan pekerjaan secara paralel pada sektor arsitektur, mekanikal elektrikal dan plumbing (MEP), serta penataan kawasan.
Dody meminta jumlah pekerja ditingkatkan hingga mencapai 900 sampai 1.000 orang agar progres pembangunan dapat meningkat lebih signifikan.
“Kalau sudah berada pada tahap seperti ini, tidak bisa hanya mengandalkan 600 sampai 700 pekerja. Minimal harus 900 hingga 1.000 orang agar percepatan pembangunan lebih optimal,” katanya.
Sekolah Rakyat Banyuwangi dibangun di atas kawasan seluas 6,8 hektare dengan berbagai fasilitas pendidikan dan penunjang yang dirancang berstandar internasional.
Fasilitas tersebut meliputi: Gedung SD, SMP, dan SMA; Asrama putra dan putri; Rumah susun guru; Gedung serbaguna; Masjid; Kantin; Guest house; Dapur umum; Rumah pompa dan genset; Lapangan basket; Lapangan upacara; dan Lapangan sepak bola berstandar penuh.
Pembangunan proyek dengan nilai kontrak Rp219,59 miliar tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Prasarana Strategis Jawa Timur melalui konsorsium Nindya–Modern KSO.
Menurut Dody, Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu.
“Semua Sekolah Rakyat yang dibangun atas arahan Presiden Prabowo memiliki standar internasional. Anak-anak dari keluarga prasejahtera akan memperoleh pendidikan berkualitas lengkap dengan asrama, makan, seragam, sepatu hingga laptop. Tujuannya adalah memutus rantai kemiskinan ekstrem dan mempersiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Secara nasional, Kementerian PU saat ini tengah menyelesaikan pembangunan 93 Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026.
Program tersebut merupakan bagian dari target pemerintah untuk menghadirkan satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten secara bertahap hingga mencapai sekitar 500 sekolah pada tahun 2029.
“Kami berharap seluruh 93 Sekolah Rakyat yang sedang dibangun saat ini dapat berfungsi pada tahun ajaran baru Juli 2026. Ini akan menjadi tonggak awal pemerataan pendidikan berkualitas bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” tegas Dody.
