MITRAPOL.com | Bogor – Melalui pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi.
Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kementerian PU telah menyelesaikan rehabilitasi jaringan irigasi sekunder sepanjang 920 meter di Daerah Irigasi (DI) Cihanjawar Cikupa, Kecamatan Sukamakmur.
Infrastruktur tersebut kini mampu mengairi sekitar 110 hektare lahan persawahan dan memberikan manfaat bagi empat kelompok tani (Poktan) melalui distribusi air yang lebih merata.
Perbaikan jaringan irigasi itu juga berdampak pada meningkatnya Indeks Pertanaman (IP) dari rata-rata 200 menjadi 300. Dengan demikian, petani kini dapat melakukan panen hingga tiga kali dalam satu tahun.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan dan penguatan infrastruktur irigasi merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Menurutnya, ketersediaan air yang terjamin, termasuk saat musim kemarau, akan meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memberikan efisiensi bagi usaha tani.
“Seluruh capaian ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Menteri Dody. Minggu (26/6/2026)
Jaringan irigasi DI Cihanjawar Cikupa merupakan aset yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Melalui dukungan program Inpres Irigasi Tahun Anggaran 2025, Kementerian PU melaksanakan rehabilitasi sebelum akhirnya melakukan serah terima hibah aset kepada Pemerintah Kabupaten Bogor pada Juni 2026.
Tidak hanya di Kecamatan Sukamakmur, rehabilitasi jaringan irigasi juga dilakukan di sejumlah wilayah lain di Kabupaten Bogor, yakni Kecamatan Klapanunggal, Kemang, dan Caringin.
Secara keseluruhan, pembangunan tersebut mencakup jaringan irigasi sepanjang 1,91 kilometer yang mampu mendukung pengairan lahan pertanian seluas 338 hektare.
Menteri Dody juga menekankan pentingnya pembangunan jaringan irigasi tersier agar distribusi air dapat menjangkau lahan pertanian secara lebih efektif dan efisien.
Menurutnya, optimalisasi saluran irigasi tidak hanya bergantung pada sumber air, tetapi juga pada sistem distribusi hingga ke area persawahan.
“Saya minta selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier,” tegasnya.
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program Inpres Irigasi, Kementerian PU juga memperkuat sinergi dengan Kementerian Pertanian melalui pendataan dan pembangunan jaringan irigasi secara terpadu.
Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih akurat sehingga pembangunan irigasi pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan lebih cepat, tepat sasaran, serta berbasis data.
Pemerintah optimistis penguatan sistem irigasi, peningkatan ketersediaan sumber daya air, serta kolaborasi lintas kementerian akan menjaga produktivitas sektor pertanian di tengah tantangan perubahan iklim.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendukung target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.
