MITRAPOL.com | Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi tantangan pembangunan dan perubahan global.
Pembukaan pelatihan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, di Gedung Pusiban, Selasa (14/7/2026).
PKN Tingkat II tahun ini mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif untuk Mendukung Transformasi Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan” dan diikuti oleh 47 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berasal dari Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota se-Lampung, serta sejumlah kementerian.
Pelatihan dijadwalkan berlangsung hingga 13 November 2026 dengan kurikulum yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, meliputi penguatan integritas, kepemimpinan strategis, digitalisasi pemerintahan, manajemen sektor publik, hingga penyusunan proyek perubahan yang diharapkan dapat diterapkan di instansi masing-masing.
Membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa birokrasi modern dituntut mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan, mulai dari disrupsi teknologi, perubahan iklim, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu memperkuat cara berpikir strategis, membangun kolaborasi, membaca perubahan secara tepat, serta menghadirkan solusi yang adaptif dan berkelanjutan,” ujar Marindo.
Menurutnya, peningkatan kualitas kepemimpinan ASN menjadi bagian penting dalam mendukung visi pembangunan “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Keberhasilan pembangunan, kata dia, tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Marindo juga meminta setiap peserta menghasilkan proyek perubahan yang tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pastikan setiap aksi perubahan yang disusun menjadi inovasi yang aplikatif, berkelanjutan, serta berdampak terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada LAN RI yang kembali memberikan kepercayaan kepada Provinsi Lampung sebagai penyelenggara pelatihan kepemimpinan tingkat nasional.
Sementara itu, Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN LAN RI, Army Winarty, menegaskan bahwa isu lingkungan hidup tidak lagi dapat dipandang sebagai tanggung jawab sektor tertentu, melainkan telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Menurutnya, perubahan iklim berdampak luas terhadap berbagai sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan, hingga tata kelola pemerintahan.
“Lingkungan hidup saat ini merupakan isu pembangunan, ekonomi, fiskal, kesehatan, energi, keamanan manusia, sekaligus isu tata kelola pemerintahan,” ujar Army.
Ia menjelaskan bahwa birokrasi masa depan membutuhkan pemimpin yang mampu menghadapi tantangan adaptif melalui pendekatan kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik (public value).
Army juga mengingatkan bahwa birokrasi modern memerlukan pemimpin yang berani berinovasi serta meninggalkan pola kerja konvensional.
“Birokrasi masa depan membutuhkan pemimpin yang adaptif, berani meninggalkan cara berpikir lama, terus berinovasi, dan siap mendorong transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” tutupnya.
Pelaksanaan PKN Tingkat II diharapkan mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang responsif terhadap perubahan, mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
