MITRAPOL.com | Lebak – Sejumlah warga memblokade armada proyek PT Waskita Karya di Kampung Kopi, Desa Parungsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (30/7/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas dugaan kerusakan Jalan Kopi–Sangiang Maja akibat aktivitas kendaraan proyek bertonase besar. Aksi diikuti warga dari sejumlah desa yang berkumpul di pertigaan Kampung Kopi.
Dalam orasinya, H. Suryadi menyampaikan tuntutan agar armada proyek tidak lagi melintasi ruas Jalan Kopi–Sangiang Maja karena dinilai telah mempercepat kerusakan jalan dan membahayakan keselamatan pengguna.
Menurutnya, jalan tersebut merupakan jalan kelas III dengan kapasitas muatan sekitar 7 ton, sementara kendaraan proyek yang melintas disebut memiliki beban jauh lebih besar.
“Jalan Kopi–Sangiang merupakan jalan kelas III dengan kapasitas sekitar 7 ton. Namun armada proyek yang melintas berbobot jauh lebih besar sehingga jalan menjadi rusak, berlubang, dan membahayakan masyarakat,” ujarnya.
Warga meminta agar mulai hari itu armada proyek tidak lagi menggunakan jalur tersebut. Mereka juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga solidaritas dalam memperjuangkan akses jalan yang aman dan layak.
Karena tidak ada perwakilan PT Waskita Karya yang menemui massa untuk berdialog di lokasi aksi, peserta kemudian melakukan long march menuju lokasi proyek di Desa Padasuka. Massa selanjutnya bergerak ke area PT BRP dan PT PP di Kampung Rajab untuk menyampaikan aspirasi terkait penggunaan jalan yang sama.
Dalam aksi tersebut, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Lebak dan instansi terkait segera mengevaluasi penggunaan jalan kabupaten oleh kendaraan proyek bertonase besar.
Mereka juga meminta perusahaan yang menggunakan akses tersebut bertanggung jawab dengan melakukan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan.
Warga menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons maupun tindak lanjut dari pihak perusahaan dan pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, PT Waskita Karya, PT BRP, dan PT PP belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan warga.
