Oleh: Heru Riyadi, S.H., M.H.
Dosen Etika Profesi, Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM), Banten
MITRAPOL.com, Jakarta – Di tengah derasnya arus informasi dan komunikasi publik saat ini, masyarakat semakin mudah mengetahui apa yang disampaikan para pejabat, baik melalui media massa maupun media sosial.
Dalam kondisi tersebut, kemampuan seorang pejabat untuk berbicara secara tepat menjadi bagian penting dari kepemimpinan.
Namun, apakah seorang pejabat yang paling sering berbicara selalu merupakan pejabat yang paling memahami persoalan?
Jawabannya tentu tidak sesederhana itu.
Aristoteles, dalam pemikiran klasiknya, menempatkan kebijaksanaan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan menggunakan akal secara tepat. Dalam konteks komunikasi publik, gagasan tersebut relevan untuk mengingatkan bahwa nilai sebuah ucapan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya kata, melainkan oleh makna, ketepatan, dan manfaat yang terkandung di dalamnya.
Seorang pejabat publik seharusnya memahami bahwa tidak semua persoalan membutuhkan komentar segera. Ada kalanya masyarakat membutuhkan penjelasan, tetapi pada situasi tertentu masyarakat justru membutuhkan tindakan nyata.
Berbicara Harus Disertai Tanggung Jawab
Jabatan publik bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang melekat dengan tanggung jawab. Setiap pernyataan pejabat berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat, bahkan dapat berdampak terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik.
Karena itu, pejabat yang bijaksana semestinya membiasakan diri mendengar sebelum berbicara, memahami sebelum menilai, serta memeriksa fakta sebelum menyimpulkan.
Kebiasaan tersebut menjadi semakin penting ketika menghadapi persoalan yang sensitif. Pernyataan yang disampaikan secara tergesa-gesa, tanpa memahami persoalan secara utuh, dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memperbesar persoalan yang sebenarnya masih dapat diselesaikan secara baik.
Sebaliknya, kemampuan menahan diri bukanlah tanda kelemahan. Diam pada waktu yang tepat justru dapat menjadi bentuk kedewasaan dan kecerdasan dalam berkomunikasi.
Tidak semua kritik harus dibalas. Tidak semua provokasi harus ditanggapi. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan.
Ada saatnya seorang pemimpin cukup mendengar, mempelajari persoalan, kemudian mengambil keputusan berdasarkan data dan kepentingan masyarakat.
Masyarakat Membutuhkan Solusi, Bukan Sekadar Pernyataan
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat tentu memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan dari pemerintah. Namun, komunikasi publik idealnya tidak berhenti pada pernyataan.
Masyarakat ingin mengetahui bagaimana sebuah persoalan akan diselesaikan.
Ketika terjadi persoalan ekonomi, masyarakat membutuhkan kebijakan yang memberikan kepastian. Ketika pelayanan publik bermasalah, masyarakat membutuhkan perbaikan. Ketika terjadi bencana, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah. Dan ketika muncul persoalan hukum, masyarakat membutuhkan proses yang transparan dan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, kata-kata pejabat seharusnya berjalan beriringan dengan tindakan.
Pernyataan yang baik dapat membangun kepercayaan, tetapi tindakan nyata akan menentukan apakah kepercayaan tersebut dapat dipertahankan.
Kualitas Komunikasi Menentukan Kepercayaan Publik
Di era digital, sebuah pernyataan dapat menyebar dalam hitungan detik. Karena itu, pejabat publik harus semakin berhati-hati dalam menyampaikan pendapat.
Satu kalimat yang disampaikan tanpa pertimbangan dapat dipotong, dikutip, ditafsirkan berbeda, kemudian berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Pejabat tidak harus selalu berbicara untuk menunjukkan bahwa dirinya bekerja. Terkadang, masyarakat justru dapat menilai kualitas kepemimpinan dari kemampuan seorang pejabat dalam memilih kapan harus berbicara, apa yang harus disampaikan, dan kapan harus memberikan ruang kepada pihak lain untuk berbicara.
Pemimpin yang baik bukanlah mereka yang selalu menjadi pusat perhatian, melainkan mereka yang mampu memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi pusat dari setiap kebijakan.
Pada akhirnya, pesan sederhana ini ditujukan kepada para pejabat di tingkat pusat maupun daerah: rakyat tidak membutuhkan pejabat yang paling banyak berbicara, tetapi pejabat yang paling mampu mendengar, memahami, dan bekerja.
Berbicara dengan baik adalah kemampuan. Namun, mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam adalah kebijaksanaan.
Masyarakat tentu menghargai pejabat yang mampu menjelaskan persoalan secara terbuka. Tetapi masyarakat akan jauh lebih menghargai pejabat yang mampu membuktikan perkataannya melalui kebijakan dan tindakan yang memberikan manfaat.
Karena itu, sebelum menyampaikan sebuah pernyataan kepada publik, ada baiknya setiap pejabat bertanya kepada dirinya sendiri:
Apakah ucapan ini benar? Apakah ucapan ini perlu? Apakah ucapan ini bermanfaat bagi masyarakat? Dan yang paling penting, apakah ucapan ini dapat dipertanggungjawabkan?
Jika jawabannya belum jelas, mungkin tidak ada salahnya untuk berhenti sejenak, mendengar, mempelajari persoalan, lalu berbicara setelah memiliki pemahaman yang cukup.
Sebab, dalam kehidupan bernegara, kata-kata bukan sekadar suara. Kata-kata adalah tanggung jawab.
Indonesia Hebat adalah Indonesia yang harus kita jaga bersama.
