MITRAPOL.com, JAKARTA – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Sardi Efendi, memastikan, program pembangunan kota bekasi tidak terganggu tahun politik. Pembangunan tetap berjalan sebab sudah diatur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi.
“Sebenarnya sudah masuk dalam RKPD darimulai perencanaan dan pelaksanaan jadi tidak akan terganggu,” ujar Sardi, Jumat (25/11).
Dia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) tetap melaksanakan secara professional. Disisi lain DPRD akan melakukan fungsi pengawasan dalam proses pembangunan.
“Kita punya komisi-komisi sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Jadi kita mengefektifkan komunikasi dengan mitra kerja,” katanya.
Pembangunan Infrastruktur
Lebih lanjut, Sardi menuturkan, kebijakan daerah Kota Bekasi berkaitan dengan anggaran 2023 masih banyak untuk alokasi infrastruktur. Tahun 2023 juga menjadi tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dimulai sejak tahun 2018.
Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur nantinya harus mampu menjawab permasalah setiap bidang dan fungsi pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Adapun dirinya berada di Komisi I yang fokus dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan dan perangkat daerah.
“Jadi perangkat desa harus memastikan layanan masyarakat Kota Bekasi semakin baik dalam hal layanan pemerintahan,” jelasnya.
Sardi menekankan, pembangunan infrastruktur berkaitan dua hal yaitu kualitas dan kuantitas. Dia berharap kualitas infrastruktur di Kota Bekasin semakin baik.
Dia melanjutkan, kuantitas pembangunan di Kota Bekasi juga merupakan tren positif. Dengan begitu masyarakat akan merasa aman dan nyaman tinggal di Kota Bekasi.
“Aksesibilitas masyarkat mobilitas lebih nyaman karena infrastrukturnya baik. ini akan memajukan sektor lain ekonomi dan pendidikan. Kota Bekasi akan terlihat aman dan naman karena infrastrukturnya baik,” terangnya.
Sardi mengajak kepada masyarakat berkolaborasi agar memantau pembangunan bersama-sama. Menurutnya, warga harus menyepakati terkait apa yang akan direalisasikan terlebih dahulu agar semua berjalan dengan aman saat pengawalan aspirasi.
“Jangan sampai satu RT berbeda keinginan terkait apa yang ingin disuarakan, biar sama-sama fokus dan tidak ada keributan di belakang. Kalau sudah sepakat insyaAllah ke depan juga akan merasa nyaman atas apa yang dirasakan,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, dalam menyerap aspirasi masyarakat, pihaknya bisa turun langsung ke masyarakat untuk bertemu, berdialog, dan berdiskusi terkait permasalahan di lapangan. Masyarakat juga bisa memanfaatkan platform online melalui whatsapp dan sebagainya.
“Saat ini kommunikasi tidak terbatas dan mudah dilakukan. Setiap aspirasi masyarakat bisa tertampung oleh DPRD dan menyampaikannya dalam pembuatan kebijakan,” ujarnya.
Penanganan Banjir
Sardi menekankan, persoalan terbesar di Kota Bekasi adalah masalah banjir yang juga masuk dalam RPJMD. Menurutnya, pemerintah daerah harus fokus membenahi sistem drainase dan normalisasi saluran di Kota Bekasi.
“Pemda dapat mengatasi permasalahan yang sudah tercantum di RPJMD itu kajian lingkungan hidup strategis, salah satunya banjir,” sebutnya.
Dia menceritakan, pada agenda Reses beberapa bulan lalu di Kecamatan Medan Satria, pihaknya beraudiensi dengan para warga. Dalam kesempatan tersebut salah satu yang dibahas adalah mengenai penanganan banjir.
Dalam kesempatan tersebut, dia mengembalikan usulan kepada warga terkait dengan aspirasi untuk membenahi saluran air. Menurutnya, dengan warga mengusulkan sesuatu maka warga akan dengan sendirinya terlibat untuk menjaga pembangunan yang sudah ada.
Dia mengatakan, tidak jarang dalam sebuah aspirasi ada warga belum bersepakat tentang aspirasi apa yang akan dititipkan. Menurutnya, aspirasi yang dititipkan masyarakat bukanlah sebuah paksaan dari dewan, namun aspirasi ini adalah apa yang diinginkan oleh masyarakat.
“Sekarang kesepakatan warga saja ingin bagaimana, karena ini semua dari kita, untuk kita, oleh kita,” terangnya.
Sardi menilai, penanganan banjir khususnya di kota Bekasi bukan hal mudah. Dari segi pendanaan APBD belum konsisten dan penanganannya melibatkan banyak pihak. Tanpa perencanaan dan penanganan kuat, banjir justru akan terus terjadi.
“Nah ini perencanaan pembangunan, jadi saya harapkan semua warga membahas hal tersebut dan menyepakatinya,” tandasnya. (ADK)
