MITRAPOL.com, Kota Banda Aceh – Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), Nasruddin, menanggapi ajakan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, yang mengajak legislatif kabupaten/kota mencegah terjadinya korupsi terutama pada paket-paket yang diusulkan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRK.
“Ajakan dan imbauan Pj Gubernur Aceh tersebut bisa direalisasikan sejauh ada komitmen yang kuat antara Legislatif, Eksekutif dan tentunya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat,” ucap Nasruddin, Kamis 15 Desember 2022.
Nasruddin menjelaskan, korupsi dimulai sejak perencanaan, biasanya penyedia atau rekanan yang nakal menggoda kepala dinas dengan memberikan janji akan memberikan cash back antara 10 sampai dengan 20 persen, tergantung jenis barang yang akan ditender.
Nasruddin mengungkap tentang modus E-katalog, misalnya para rekanan yang nakal sudah bekerja sama sejak perencanaan agar barangnya bisa digunakan, rekanan tidak segan-segan memberikan fee atau cash back diawal sebagai tanda jadi misalnya tolak didepan 5 persen.
Biasanya, kata Nasruddin, E-Katalog banyak pengadaannya pada Alat Peraga Pendidikan, buku-buku bacaan untuk perpustakaan, alat kesehatan, pertanian, bibit pertanian dan perkebunan.
“Sekarang sudah dimasukkan dalam E-Katalog lokal, pertanyaannya disetor kemana cash back yang diberikan oleh rekanan, apakah masuk ke kas negara atau kantong pejabat,” kata Nasruddin.
Begitu juga dengan anggaran yang diusulkan melalui Pokir Anggota Dewan, kata Nasruddin, Pokja pemilihan disebut “dipaksakan” untuk memenangkan paket-paket yang berasal dari usulan Pokir anggota dewan.
Menurut Nasruddin, idealnya Anggota Dewan mengawasi supaya tidak terjadi korupsi dalam proses tender.
“Saran kami kepada Bapak Pj Gubenur Aceh melalui aparaturnya untuk mengawal dan mengawasi secara ketat agar proses tender bisa berjalan secara transparan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk oknum-oknum yang mengaku dari Forkopimda,” ujarnya.
Koordinator LPLA itu meminta, jangan ada lagi jagoan seperti Pemerintahan yang lalu ada nama yang muncul seperti nama RB atau sekarang lagi santer dan ditakuti pejabat ada dengan nama SD atau nama lainnya.
“Perkuat Lembaga APIP dan harus diisi orang-orang yang cakap, profesional dan sudah punya pengalaman dalam pengadaan barang dan jasa, jika Pj Gubernur serius tidak ada yang tidak mungkin,” pungkasnya.
Pewarta : Hidayat
