Nusantara

Kapolda Sulut diminta berantas mafia Sianida tak berizin

Admin
×

Kapolda Sulut diminta berantas mafia Sianida tak berizin

Sebarkan artikel ini

MITRAPOL.com, Manado Sulut – Sianida merupakan salah satu bahan kimia yang berbahaya jika salah dipergunakan, teringat kasus ‘Kopi Mirna’ yang memakan korban dan membuat heboh jagat saat itu.

Peredaran Sianida secara ilegal tentunya sangat berbahaya, bukan saja bagi kehidupan manusia tapi juga berdampak pada lingkungan yang bisa merusak dan mengancam manusia.

Bahan kimia sianida banyak dipergunakan di area pertambangan untuk proses menyepuh emas dan bahan logam lainnya.

Anggota Komite Adkokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) bagian investigasi Indonesia Timur Chandra Damopolii mengingatkan pentingnya memperketat pengawasan penerbitan izin penjualan bahan kimia sianida.

Chandra mendesak pihak berwajib untuk mengawasi perbatasan masuk Sulawesi Utara, terutama perbatasan Sulut dan sekitarnya

Menurutnya, bahan ini sangat berbahaya, dan ia meminta pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk lebih memperketat penerbitan izin penjualannya.

Selain itu, ia juga menyarankan agar tidak ada izin baru yang diterbitkan, sehingga penerbitan izin harus sesuai dengan prosedur yang ketat.

“Kami mengharapkan Pemprov dan Polda Sulut untuk memainkan peran penting dalam memperketat peredaran bahan kimia sianida di beberapa wilayah, termasuk bolaang selatan Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, bolaang Mongondow utara dan kabupaten lainnya,” kata Chandra.

“Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan bahan kimia sianida yang dapat membahayakan masyarakat.”

Chandra menekankan bahwa tindakan ini diperlukan untuk mengendalikan peredaran bahan kimia sianida yang semakin meluas dan menghindari kerugian yang telah dialami oleh banyak korban akibat bahan kimia ini, bahkan yang merenggut nyawa manusia.

Oleh karena itu, ia berharap agar selain memperketat izin, penerbitan izin penjualan, pengedaran, penyimpanan, dan distribusi bahan kimia sianida bisa dihentikan.

“Terutama mengingat kasus yang terjadi di Mitra sebagai contoh,” kuncinya

Disamping itu juga Chandra Damopolii mengatakan, diduga kuat banyak bahan kimia jenis Sianida milik Ko FR yang tidak terdaftar di Perusahan Perdagangan Indonesia atau (PPI) artinya illegal dan diduga kuat juga ditemukan drum kaleng berwarna putih polos yang tak bermerk dan kaleng hitam serta ada beberapa tempat penampungan cianida di beberapa tempat untuk itu APH meninjau kembali izin ko FR

Padahal memiliki bahkan menjual barang tersebut tidak sembarangan harus sesuai dengan Undang-undang berlaku.

“Siapa yang beli, alamatnya di mana, lembaga atau individu siapa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (permendag) Nomor 7 Tahun 2022,” Chandra

Dirinya mengatakan kembali fungsi pengawasan, penindakan ada pada pihak Kepolisian dan Mendag, sementara pendistribusian itu menjadi kewenangan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Di wilayah Sulut ini sangat bebas menjual natrium sianida (NaCN) dan kalium sianida (KaCN), termasuk jalur perdagangannya ke tambang-tambang ilegal.yang ada di sulut Apalagi hampir sebagian besar banyak tambang emas ilegal,

“Makanya butuh perhatian ekstra dari Kapolda untuk memberantasnya,” tandas Chandra

Seraya menambahkan kembali dalan Permendag nomor 7 tahun 2022 menyebutkan, zat berbahaya hanya bisa di distribusikan oleh 3 pihak.

Yakni, distributor terdaftar (DT), importir terdaftar (IT), dan perusahaan industri (IP). Definisi terdaftar di sini adalah memiliki surat izin perdagangan khusus bahan berbahaya.

“Peraturan itu dibuat untuk mencegah penyalahgunaan bahan kimia berbahaya yang tidak sesuai peruntukannya. Ada 162 bahan kimia berbahaya termasuk sianida dan arsenik,” ucapnya

”Surat izin pun tak sembarangan bisa diperoleh, bagi pengusaha yang mendapat surat izin perdagangan khusus harus melengkapi data seperti tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal importir produsen (API-P), KTP, NPWP bahkan surat rekomendasi pejabat industri yang berwenang. Surat izin itu pun hanya berlaku 3 tahun,” tambahnya.

Lebih jauh lagi dia mengatakan, keperluan memperoleh sianida misalnya untuk penyepuh emas atau perak, pembuatan racun tikus, atau kepada peneliti untuk kepentingan pendidikann dan harus memiliki surat izin bahkan tertulis sesuai aturan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau memindah-tangankannya kepada pihak lain.

Selain itu, pendistribusiannya juga punya aturan tersendiri diperlukan lembar data keamanan atau yang disebut LDK. Itu memuat soal informasi penting dari bahan berbahaya tersebut, jenis bahaya yang ditimbulkan, penanganan bahaya hingga tindakan khusus saat keadaan darurat,” ungkapnya

Chandra Damopolii minta Kapolda serta Kapolri. dapat membongkar sindikat pemasok sianida ilegal yang masuk ke Sulut, tangkap pelakunya hingga pihak-pihak terkait dengan sengaja ikut bermain dalam pusaran penyaluran barang haram ini.

“Saya tantang Kapolda Sulut untuk berantas keberadaan sianida ilegal yang tidak terdaftra di PPI atau Perusahaan Perdagangan Indonesia. karena takut banyak yang menyalahgunakan bahan kimia berbahaya tersebut. dan dapat merugikan masyarakat sekitar dan Negara dari aspek Pajak Pertambangan,” tutup Chandra.

 

Pewarta : CH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *