MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Tim Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, menunjuk tiga orang sebagai tenaga ahli untuk menyiapkan bahan diskusi hingga turun ke petani, setelah Pansus resmi dibentuk.
Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas mengatakan, tiga tenaga ahli disiplin ilmu yang paham hukum, pertanian, dan perekonomian tata niaga singkong. Mereka yakni Angga Lana bidang hukum, Helmi bidang tata niaga singkong, dan Abbas pertanian.
“Setelah ini, kami akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke sejumlah daerah di Lampung, pertama di Lampung Utara, untuk hadirkan gabungan kelompok tani (Gapoktan), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan pihak pabrik,” kata Mikdar Ilyas saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Lampung, Selasa (7/1/2025).
Kemudian mereka juga turun ke Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji, dan Tulang Bawang. Nantinya akan dihadirkan DPRD kabupaten, OPD, Gapoktan, dan pabrik yang berbeda.
“Hasil ke daerah akan dipadukan apa yang didapat dari tenaga ahli dan hasil Kunker ini jadi bahan diskusi dan akan diramu, sehingga ada rekomendasi sesuai harapan masyarakat petani dan perusahaan, agar bisa sejalan dengan apa yang diharapkan,” ujar Mikdar Ilyas.
Sekretaris Komisi II DPRD Lampung ini menyebutkan, tugas para tenaga ahli tersebut juga akan mengumpulkan bahan-bahan yang akan dibahas dan berkaitan dengan bidang-masing-masing, yang nantinya masing-masing akan menjadi referensi dalam pembahasan Pansus.
“Jadi nanti akan dilihat apa masukan dari mereka, melalui kajian-kajian mengenai apa yang perlu ditambah dan dikurangi,” sebut Mikdar Ilyas.
Selain fokus pada harga singkong dan potongannya, Tim Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung juga akan membahas subsidi pupuk yang ada di masyarakat petani.
“Pansus nanti mengarah ke semua permasalahan petani, agar mereka bisa mendapatkan dengan harga yang pantas, lalu pengusaha bisa melangsungkan usahanya bisa bertahan dan meningkat, ini akan kami jalankan,” ungkap anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung ini.
Tim Pansus juga akan memperbaiki mutu, hasil produksi, harga, dan potongannya, yang diharapkan kedepannya pemerintah harus bisa menghadirkan petani, agar pupuk bisa bersubsidi dan menciptakan bibit unggul, bahkan peralatan yang bisa dibantu pemerintah.
Red
