MITRAPOL.com, Jakarta – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, menerima banyak aspirasi warga terkait kebutuhan fasilitas publik yang masih kurang dalam kegiatan resesnya di Jakarta Barat, Rabu (27/2/2025).
Warga menyampaikan perlunya pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kelurahan Jelambar Baru dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di wilayah Grogol Petamburan, mengingat banyaknya anak usia sekolah yang kesulitan mendapatkan akses ke pendidikan negeri.
“Saat ini, di Kecamatan Grogol Petamburan hanya terdapat 1 SMA Negeri, yaitu SMAN 78. Sementara, jumlah lulusan SMP di wilayah ini terus meningkat setiap tahun,” katanya.
Data Dinas Pendidikan (Disdik) menunjukkan bahwa pada 2022, hanya sekitar 40% siswa SMP di Grogol Petamburan yang berhasil masuk SMA negeri di Jakarta Barat, angka tersebut stagnan hingga 2024. Hal ini menunjukkan urgensi penambahan SMA Negeri di wilayah tersebut.
Selain pendidikan, warga juga menyoroti kebutuhan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kelurahan Glodok, mengingat akses layanan kesehatan yang ada masih terbatas. Saat ini, puskesmas terdekat berada di lokasi yang cukup jauh dan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menunjukkan bahwa jumlah kunjungan pasien di Puskesmas Kecamatan Taman Sari meningkat 25% sejak 2023, ini menandakan bahwa fasilitas kesehatan di wilayah tersebut sudah mulai melebihi daya tampungnya.
Masyarakat juga berharap adanya pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kecamatan Tamansari. Sejak 2022, jumlah RPTRA di Jakarta Barat masih tetap 18 titik, sementara di Jakarta Timur jumlahnya sudah bertambah dari 30 titik di 2022 menjadi 35 titik di 2024.
“Ketimpangan ini menunjukkan bahwa wilayah Jakarta Barat masih memerlukan tambahan RPTRA agar warga, khususnya anak-anak, memiliki ruang yang layak untuk bermain dan berinteraksi. ,” tegasnya.
Kemudian, Kevin juga menerima aduan warga tentang infrastruktur perairan yang kurang memadai di daerah tersebut. Beberapa keluhan yang masuk adalah kondisi pipa yang sudah karatan, kualitas air yang keruh dan tidak higenis, serta belum masuknya pipa-pipa air Perusahaan Daerah Air Minum (PAM) Jaya ke beberapa rumah warga.
“Pemprov DKI Jakarta melalui PAM Jaya harus memberikan atensi lebih terhadap permasalahan ini. Salah satu wujud pemerintah hadir dalam kehidupan warganya adalah jika mereka mampu menyediakan layanan-layanan dasar. Perairan dimulai dari pembangunan jaringan pipa yang mencakup semua rumah warga di sini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan,” katanya.
Selain infrastruktur, warga juga menyampaikan keluhan terkait bantuan sosial seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berdasarkan data Dinas Sosial, jumlah penerima KJP menurun dari 870.000 siswa di 2022 menjadi 810.000 siswa di 2024. Sementara itu, ada banyak laporan dari warga bahwa mereka yang sebelumnya mendapat bantuan kini tidak lagi menerimanya tanpa penjelasan yang jelas.
“Akses pendidikan, kesehatan, ruang publik, air bersih dan bantuan sosial adalah hak dasar warga. Saya akan mengawal usulan ini agar dapat direalisasikan dalam kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, kami di PSI juga terus mendorong transparansi agar bantuan sosial diberikan tepat sasaran,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu juga menyoroti pentingnya evaluasi dan peningkatan efektivitas program-program pemerintah agar tidak hanya berhenti di data, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kegiatan reses ini merupakan bagian dari komitmen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memastikan bahwa suara warga Jakarta didengar di tingkat pemerintahan.
DR
