Nusantara

Pertanyakan Pengelolaan Dana BOS SMAN 1 Tanjung Bintang 2023–2025, Kepala Sekolah Belum Beri Tanggapan

Admin
×

Pertanyakan Pengelolaan Dana BOS SMAN 1 Tanjung Bintang 2023–2025, Kepala Sekolah Belum Beri Tanggapan

Sebarkan artikel ini
Pertanyakan Pengelolaan Dana BOS SMAN 1 Tanjung Bintang
SMAN 1 Tanjung Bintang Lampung Selatan

MITRAPOL.com, Lampung Selatan – Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Tanjung Bintang periode 2023 hingga tahap I tahun 2025 menjadi sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan realisasi anggaran pada beberapa komponen belanja yang dinilai perlu klarifikasi lebih lanjut. Selasa (3/3).

Berdasarkan data yang dihimpun, sekolah tersebut menerima kucuran dana BOS sekitar Rp3.663.000.000 dalam kurun waktu 2023 hingga 2025 tahap I.

Beberapa komponen belanja yang menjadi perhatian antara lain:

  • Pengembangan perpustakaan: Rp446.493.000
  • Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan: Rp166.850.000
  • Langganan daya dan jasa: Rp238.261.400
  • Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah: Rp796.112.780
  • Penyediaan alat multimedia pembelajaran: Rp92.721.500
  • Pembayaran honor: Rp886.210.000

Sejumlah sumber menyebutkan perlunya transparansi lebih detail terkait realisasi anggaran pada komponen tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Redaksi telah berupaya menghubungi Kepala SMAN 1 Tanjung Bintang selaku kuasa pengguna anggaran melalui sambungan telepon dan pesan singkat. Namun hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi.

Sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah, pemberitaan ini akan diperbarui setelah ada klarifikasi dari pihak sekolah maupun instansi terkait.

Dana BOS merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan mendukung operasional sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan. Pengelolaannya diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

Masyarakat berharap adanya penjelasan terbuka dari pihak sekolah guna memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan serta menghindari polemik berkepanjangan.