MITRAPOL.com, Banda Aceh – Tokoh masyarakat Aceh, Suryadi Djamil, menyoroti film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale yang mengangkat isu pembangunan dan dinamika sosial di Papua.
Menurut pria yang akrab disapa Om Sur itu, film tersebut memang mengangkat isu-isu penting seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), konflik agraria, hak masyarakat adat, hingga dugaan militerisasi pembangunan di Papua. Namun, ia menilai publik perlu melihat persoalan Papua secara lebih utuh dan tidak terjebak pada narasi yang terlalu sederhana.
“Publik berhak melihat persoalan Papua secara lebih komprehensif dan tidak terjebak pada penyederhanaan narasi bahwa negara adalah pelaku dan rakyat adalah korban,” ujar Suryadi dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).
Suryadi menegaskan, persoalan di Papua tidak dapat dipandang secara hitam-putih karena memiliki dinamika sejarah, sosial, budaya, dan politik yang kompleks.
Ia menilai kehadiran Tentara Nasional Indonesia di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan kemanusiaan, khususnya di wilayah pedalaman.
Menurutnya, aparat TNI di sejumlah daerah terpencil turut berperan dalam pelayanan kesehatan darurat, pendidikan sementara, distribusi logistik, evakuasi warga sakit, hingga pembangunan desa.
“Relasi masyarakat Papua dengan aparat tidak tunggal. Ada kritik dan trauma sejarah, tetapi juga ada kedekatan sosial serta ketergantungan terhadap kehadiran negara di wilayah tertentu,” katanya.
Suryadi juga menyoroti pendekatan visual dan emosional dalam film dokumenter tersebut, seperti penggambaran pembabatan hutan, ekspresi masyarakat adat, simbol tertentu, hingga penggunaan musik latar yang dinilai dapat membentuk persepsi moral penonton.
Menurutnya, pendekatan tersebut lazim digunakan dalam film advokasi untuk memperkuat pesan, namun tetap perlu diimbangi dengan perspektif yang beragam agar publik memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.
Meski mengkritisi narasi film, Suryadi menegaskan bahwa kritik terhadap pembangunan maupun pelaksanaan PSN tidak boleh dianggap sebagai sikap anti-negara.
Ia menilai pembangunan berskala besar harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, hak masyarakat adat, transparansi investasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), relokasi sosial, serta pemerataan manfaat ekonomi.
“Jika ada masyarakat adat yang merasa tidak dilibatkan, maka harus dijawab melalui dialog dan kebijakan yang adil, bukan dengan menutup ruang kritik,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Suryadi mengingatkan semua pihak agar tidak membangun narasi yang memecah belah bangsa.
“Menjadikan seluruh aparat negara sebagai simbol kejahatan adalah penyederhanaan yang berbahaya. Namun menolak seluruh kritik terhadap pembangunan juga bukan langkah yang tepat,” pungkasnya.
