MITRAPOL.com | Blora — Polemik mobilisasi alat berat proyek Pertamina di jalur Kradenan–Pilang yang memicu keresahan sebagian warga mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Blora.
Anggota Komisi B DPRD Blora, Mujoko, mengingatkan agar pelaksanaan proyek strategis tersebut tidak hanya berorientasi pada target investasi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat sekitar.
Sebagai legislator sekaligus warga Kecamatan Kradenan, Mujoko mengaku menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait aktivitas mobilisasi alat berat yang melintasi jalur permukiman dan fasilitas umum.
“Pembangunan tentu penting, namun jangan sampai proyek besar justru meninggalkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat,” kata Mujoko, Sabtu (23/5/2026).
Mujoko mengungkapkan, hingga saat ini Komisi B DPRD Blora yang membidangi pengawasan sektor usaha dan Corporate Social Responsibility (CSR) mengaku belum menerima penjelasan terbuka terkait pola tanggung jawab sosial perusahaan maupun langkah mitigasi dampak sosial yang disiapkan pihak pelaksana proyek.
“Kami berharap ada keterbukaan informasi dari pihak perusahaan, termasuk terkait skema CSR dan langkah antisipasi dampak terhadap masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, minimnya komunikasi berpotensi memunculkan kesalahpahaman dan memperbesar potensi konflik sosial di lapangan.
Mujoko menegaskan masyarakat Blora pada prinsipnya tidak menolak investasi maupun pembangunan daerah. Namun, warga membutuhkan komunikasi yang terbuka dan penghormatan terhadap ruang hidup mereka.
Beberapa persoalan yang disoroti warga antara lain terganggunya akses publik akibat lalu lintas alat berat, serta potensi kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang menjadi akses utama masyarakat di wilayah Kradenan, Temulus, Pilang, hingga Randublatung.
“Kalau sejak awal komunikasi dibangun dengan baik, masyarakat tentu bisa memahami. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Mujoko mendorong seluruh pihak terkait, mulai dari Pertamina, kontraktor pelaksana, perusahaan ekspedisi, pemerintah daerah, DPRD, hingga perwakilan warga untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.
Ia menilai langkah mitigasi lingkungan, kepastian perbaikan infrastruktur, serta komunikasi sosial harus menjadi prioritas agar proyek dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Mitrapol masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak Pertamina maupun kontraktor terkait mengenai pelaksanaan proyek dan langkah mitigasi yang dilakukan.
