MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memaparkan capaian dan langkah strategis pembangunan pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela.
Paparan tersebut disampaikan dalam rangkaian Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi Lampung (IJP) serta peluncuran buku refleksi satu tahun kepemimpinan Mirza–Jihan yang digelar di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Bandar Lampung, Senin (2/3/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa awal masa jabatannya dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Namun, melalui percepatan pemetaan dan efisiensi anggaran, Pemprov Lampung mengklaim berhasil melakukan penyehatan APBD.
“Dengan berbagai upaya, utang Rp600 miliar kepada pihak ketiga telah diselesaikan. Kemudian utang sekitar Rp1,2 triliun kepada kabupaten diatur skema penyelesaiannya. Kami juga melakukan efisiensi sekitar Rp200 miliar, dan tetap bisa menambah alokasi pembangunan jalan hingga Rp400 miliar,” ujar Mirza.
Mirza menegaskan bahwa sektor konektivitas, khususnya infrastruktur jalan provinsi, menjadi prioritas utama pemerintahannya. Ia menyebut perbaikan jalan sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya.
“Saya ingin masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalan di provinsinya sendiri. Pemerintah harus memiliki tujuan jelas agar infrastruktur yang dibangun benar-benar dirasakan manfaatnya,” katanya.
Selain pembangunan fisik, transformasi pelayanan publik berbasis digital juga menjadi fokus. Gubernur menginstruksikan agar kepuasan masyarakat dijadikan indikator kinerja utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Salah satu KPI adalah customer satisfaction atau kepuasan masyarakat. Targetnya, pelayanan publik di Provinsi Lampung semakin cepat, transparan, dan memuaskan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, menyatakan bahwa publik berhak memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai kinerja pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menilai satu tahun pertama kepemimpinan Mirza–Jihan sebagai fase penting dalam peletakan fondasi pembangunan jangka panjang.
“Masyarakat berhak tahu apa yang dikerjakan para pemimpinnya. Ini memang tahap peletakan pondasi, belum sepenuhnya maksimal, tetapi sudah terlihat arah kebijakan yang dibangun,” ujarnya.
Abung juga menegaskan bahwa IJP Lampung tetap menjaga independensi dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
“Kami membangun sinergi, tetapi tidak mengurangi sikap kritis. Kritik tetap disampaikan secara proporsional dan profesional,” tegasnya.
