Jakarta

BPDP: PTPN IV PalmCo Terdepan Dampingi PSR, Luasan Capai 6.672 Hektare Secara Nasional

Admin
×

BPDP: PTPN IV PalmCo Terdepan Dampingi PSR, Luasan Capai 6.672 Hektare Secara Nasional

Sebarkan artikel ini
PTPN IV PalmCo Terdepan Dampingi PSR
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) PTPN IV PalmCo

MITRAPOL.com, Jakarta – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terus menunjukkan perkembangan positif melalui skema kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan petani.

Data terbaru dari Badan Pengelola Dana Perkebunan menempatkan PTPN IV PalmCo sebagai perusahaan paling aktif dalam pendampingan PSR secara nasional.

Pelaksana Tugas Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Dwi Nuswantara, menyebutkan bahwa PalmCo mencatat luasan pendampingan terbesar dibandingkan perusahaan lain.

“Peringkat pertama adalah PalmCo dengan luasan 6.672 hektare. Disusul Sinar Mas 4.426 hektare dan Asian Agri 3.204 hektare,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Capaian tersebut mencerminkan pergeseran pendekatan dalam pelaksanaan PSR yang kini tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga penguatan aspek teknis di lapangan.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendorong pola kemitraan agar perusahaan dapat berperan sebagai pendamping, termasuk mentransfer teknologi dan praktik budidaya kepada petani.

Program PSR yang didukung dana BPDP telah berjalan sejak 2017. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp3 triliun untuk peremajaan sekitar 100.000 hektare kebun sawit rakyat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan petani hingga aspek teknis budidaya.

Dalam konteks tersebut, kehadiran perusahaan sebagai mitra dinilai strategis. Pendampingan tidak hanya memastikan penggunaan dana tepat sasaran, tetapi juga menjaga kualitas pelaksanaan dari tahap penanaman ulang hingga pengelolaan kebun.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan merupakan bagian dari peran BUMN sebagai agen pembangunan.

“Pendampingan ini adalah bentuk komitmen kami untuk tumbuh bersama petani dan meningkatkan produktivitas kebun rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, melalui skema kemitraan, petani tidak hanya mendapatkan bantuan pembiayaan, tetapi juga akses bibit unggul bersertifikat, pendampingan teknis, hingga kepastian pasar hasil panen.

Model ini diharapkan mampu menjawab persoalan produktivitas kebun rakyat yang selama ini masih tertinggal dibandingkan kebun perusahaan. Dengan dukungan praktik agronomi yang lebih baik, hasil panen petani diproyeksikan meningkat secara signifikan.

Ke depan, pemerintah mendorong perluasan pola kemitraan ini dengan melibatkan lebih banyak perusahaan guna mempercepat target PSR serta meningkatkan kesejahteraan petani sawit secara berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *