MITRAPOL.com, Medan – Gerakan Kristen Indonesia Raya Sumatera Utara bersama Partai Gerakan Indonesia Raya Sumut melakukan klarifikasi langsung ke Universitas Sumatera Utara terkait polemik Chapel USU yang belakangan menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Ketua GEKIRA Sumut, John Sari Haloho, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi utuh mengenai persoalan yang berkembang, sekaligus meluruskan narasi yang dinilai mulai melebar ke ranah politik.
“Kami turun langsung karena narasi yang berkembang mulai menyeret nama Presiden Prabowo Subianto. Kami meminta agar persoalan Chapel USU tidak dikaitkan dengan nama Pak Prabowo,” kata John, Senin (25/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, John didampingi Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut Robert Lumban Tobing. Mereka bertemu dengan unsur pengurus Persekutuan Iman Warga Kristen (PIWK) USU, Yayasan Chapel USU, serta sejumlah tokoh akademik kampus.
Menurut John, hasil klarifikasi menunjukkan bahwa tidak ada larangan beribadah maupun penutupan rumah ibadah di lingkungan kampus.
“Dari penjelasan yang kami terima, pihak kampus justru memiliki komitmen menghadirkan fasilitas kerohanian yang lebih baik bagi sivitas akademika Kristen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Chapel USU selama ini merupakan fasilitas kerohanian kampus yang digunakan sebagai pusat ibadah lintas denominasi Kristen, pembinaan iman, serta sekretariat bersama Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen.
Dalam forum tersebut juga dijelaskan bahwa pihak universitas tidak pernah memberikan izin perubahan status Chapel menjadi gereja di bawah lembaga keagamaan tertentu. Namun demikian, kampus tetap membuka ruang bagi pelaksanaan ibadah dan aktivitas keagamaan mahasiswa Kristen.
Dengan jumlah mahasiswa Kristen yang disebut mencapai lebih dari 9.000 orang, kebutuhan akan fasilitas kerohanian yang representatif dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kehidupan spiritual dan akademik mahasiswa.
Gerindra dan GEKIRA Sumut mengajak seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif serta tidak menggiring persoalan internal kampus ke arah politisasi maupun narasi yang berpotensi memicu perpecahan.
“Masyarakat kami imbau tidak mudah terprovokasi dan tidak menyebarkan informasi bernuansa SARA. Penyelesaian persoalan seperti ini harus melalui dialog yang sehat dan semangat kekeluargaan,” tegas John.
Ia berharap masyarakat dapat memahami persoalan secara utuh sehingga tidak terjebak dalam informasi yang belum terverifikasi.
