MITRAPOL.com, Sikka — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemenuhan kebutuhan air bersih bagi sekitar 7.000 warga di delapan desa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.
Selain memasok air darurat, Kementerian PU menyiapkan sumber air tambahan agar kebutuhan masyarakat Pulau Palue dapat terpenuhi dalam jangka lebih panjang.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemenuhan air bersih menjadi salah satu prioritas penanganan pascabencana.
“Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang,” ujar Dody.
Sebagai tindak lanjut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran Kementerian PU meninjau kondisi Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Arnold bersama Bupati Sikka Juventus Kago melihat tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang telah teridentifikasi. Mereka juga meninjau sumur bor yang dibangun pada 2023 dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik, yang selama ini menjadi salah satu sumber air masyarakat.
Untuk memenuhi kebutuhan air dalam kondisi darurat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue.
Kementerian PU juga menyiapkan survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah di Pulau Palue. Hasil survei akan menjadi dasar dalam menentukan lokasi potensial untuk pengembangan sumber air baru.
Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan air masyarakat tidak hanya bergantung pada sumber yang tersedia saat ini.
Selain kebutuhan air bersih, Kementerian PU mengidentifikasi kerusakan sejumlah infrastruktur akibat gempa.
Di kawasan Maluriu, kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang sekitar 250 meter turut menjadi perhatian.
Sementara itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran yang mengganggu akses masyarakat di sejumlah titik.
Kementerian PU juga menindaklanjuti kerusakan Kantor Camat Palue akibat gempa sebagai bagian dari pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Penanganan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih bagi warga terdampak gempa.
