MITRAPOL.com, Serang – Sebuah spanduk bertuliskan “BEM Nusantara Dukung KPK Turun di Banten” terpasang di salah satu jembatan di Kota Serang, Sabtu (7/11/2026).
Spanduk tersebut menarik perhatian publik karena memuat pesan dukungan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian terhadap tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten.
Pesan yang disampaikan melalui spanduk itu menjadi bentuk dorongan agar pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik, terus diperkuat.
M. Qolby Yusuf, selaku narasumber, menilai transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum merupakan prinsip penting yang harus dijalankan dalam pemerintahan.
Menurutnya, setiap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Dorongan agar KPK turun ke Banten juga menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran dan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.
“Mahasiswa tidak boleh kehilangan fungsi kritisnya. Pengawasan terhadap kekuasaan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga kepentingan publik,” lanjutnya.
Dukungan melalui spanduk tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Banten telah berjalan.
Meski demikian, setiap dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku, berdasarkan bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat pun berharap prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas terus menjadi landasan dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengelolaan keuangan daerah.
Banten merupakan milik seluruh masyarakat. Karena itu, pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas menjadi hak publik sekaligus tanggung jawab seluruh penyelenggara negara.
