MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum menuntaskan pembangunan dua unit Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste, tepatnya di PLBN Wini dan PLBN Motamasin.
Pembangunan dapur MBG ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan dasar yang merata hingga kawasan perbatasan, sekaligus memperkuat peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pusat pelayanan dan penggerak ekonomi masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian strategis dari pembangunan nasional.
“Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM,” ujar Dody. Senin (20/4/2026).
Ia menegaskan, pembangunan fasilitas tersebut difokuskan pada wilayah dengan kebutuhan layanan gizi yang mendesak, termasuk kawasan perbatasan.
“Ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan akses gizi yang layak, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat perbatasan,” tambahnya.
Dengan selesainya pembangunan SPPG di dua lokasi tersebut, fasilitas ini diharapkan dapat menunjang pelaksanaan Program MBG, khususnya bagi anak-anak di wilayah perbatasan. Selain meningkatkan kualitas gizi, keberadaan dapur MBG juga diyakini mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Pembangunan SPPG dilaksanakan melalui Satuan Kerja Prasarana Strategis Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, dengan kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk serta konsultan supervisi PT Agrinas Jaladri Nusantara.
Fasilitas SPPG dilengkapi dengan dapur utama, area pencucian bahan dan peralatan, gudang kering dan basah, ruang penyimpanan, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk menjamin standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, tersedia pula ruang panel, tempat pembuangan sampah (TPS), area parkir, dan penataan lanskap kawasan.
SPPG di PLBN Wini dibangun di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi di Kabupaten Timor Tengah Utara, sementara SPPG di PLBN Motamasin berdiri di atas lahan seluas 1.469,12 meter persegi di Kabupaten Malaka.
Kementerian PU menegaskan, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan merupakan bagian dari upaya memperkuat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keberadaan SPPG ini tidak hanya menjadi fasilitas layanan gizi, tetapi juga simbol kehadiran negara dalam memastikan setiap anak Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan, mendapatkan akses gizi yang layak.
