MITRAPOL.com, Banda Aceh – Tokoh masyarakat Aceh, Suryadi Djamil, meminta Gubernur Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, untuk membuka ruang dialog langsung dengan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh (ARA), guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif menjelang aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung Senin (18/5/2026).
Aksi tersebut direncanakan akan diikuti mahasiswa dan elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait evaluasi terhadap Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026), Suryadi Djamil menilai aparat kepolisian selama ini telah menjalankan tugas pengamanan secara profesional dalam mengawal sejumlah aksi terkait polemik JKA.
“Selama beberapa aksi sebelumnya, aparat keamanan telah menjalankan tugasnya dengan baik. Karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari potensi gesekan di lapangan,” ujar Suryadi.
Ia menilai pendekatan dialogis menjadi langkah penting agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara efektif dan pemerintah memperoleh masukan langsung dari publik.
“Dialog terbuka adalah bagian penting dalam demokrasi. Saya berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang komunikasi yang konstruktif demi menjaga stabilitas Aceh,” katanya.
Selain mendorong dialog antara pemerintah dan massa aksi, Suryadi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi atas persoalan pembiayaan JKA, termasuk melalui sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas bersama.
“Persoalan pelayanan kesehatan harus dilihat sebagai kepentingan publik yang membutuhkan solusi kolektif, bukan hanya tanggung jawab satu pihak,” ujarnya.
Suryadi juga mengimbau mahasiswa dan masyarakat yang akan mengikuti aksi agar tetap mengedepankan ketertiban serta menyampaikan aspirasi secara damai.
“Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional warga negara. Namun, pelaksanaannya harus tetap menjunjung etika, ketertiban, dan semangat dialog,” tutupnya.
