MITRAPOL.com, Aceh Selatan – Fraksi Partai NasDem DPRK Aceh Selatan menyoroti sejumlah isu strategis di sektor pendidikan, kesehatan, syariat Islam, perlindungan perempuan dan anak, serta infrastruktur dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Selatan Tahun Anggaran 2025, Senin (25/5/2026).
Pandangan fraksi tersebut disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRK Aceh Selatan, Novi Rosmita, sekaligus dalam agenda pembahasan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari dana TDBH Migas dan DOKA Tahun Anggaran 2027.
Menurut Novi, berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan Fraksi NasDem merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRK guna mendorong efektivitas serta peningkatan kualitas pembangunan daerah.
“Kami berharap seluruh rekomendasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pembangunan di Aceh Selatan berjalan lebih optimal, efektif, dan tepat sasaran,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Di sektor pendidikan, Fraksi NasDem menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan perlu memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
Beberapa sekolah di wilayah Labuhan Haji dan Tapaktuan disebut masih membutuhkan renovasi gedung serta penambahan fasilitas penunjang.
Fraksi juga menyoroti kondisi SD Negeri 9 Tapaktuan yang dinilai belum mampu menampung tingginya minat peserta didik akibat keterbatasan ruang dan area parkir.
Pada sektor kesehatan, Fraksi NasDem menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar, termasuk belum tersedianya dokter definitif di beberapa puskesmas yang berdampak pada pelayanan masyarakat.
Selain itu, pengelolaan keuangan puskesmas dinilai belum sepenuhnya menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.
Fraksi juga menyoroti belum terakreditasinya Rumah Sakit Pratama Kluet Selatan sehingga belum dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Sementara terhadap RSUD dr. H. Yuliddin Away, Fraksi NasDem meminta penempatan manajemen rumah sakit yang kompeten dan berintegritas agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Fraksi NasDem turut menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh Selatan.
Menurut mereka, DP3AKB Aceh Selatan sebagai leading sector dinilai belum mendapat dukungan anggaran yang memadai, termasuk belum optimalnya operasional UPTD terkait.
Di sektor infrastruktur, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan ruas jalan Kota Fajar–Manggamat serta Simpang Tiga Manggamat–Pasir Raja guna memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menutup pandangannya, Fraksi Partai NasDem DPRK Aceh Selatan menyatakan menerima LKPJ Bupati Aceh Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah rekomendasi perbaikan, sekaligus menyetujui usulan program dan kegiatan dari sumber dana TDBH Migas dan DOKA Tahun Anggaran 2027.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai NasDem merekomendasikan laporan Bupati Aceh Selatan terkait anggaran Migas dan DOKA Tahun 2027,” tutup Novi.
