MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Setelah mendengarkan jawaban Gubernur Lampung atas pandangan umum fraksi yang memberikan tanggapan, masukan, untuk kesempurnaan atau pengkayaan materi yang akan dibahas oleh empat pansus yang sudah dibentuk oleh DPRD Lampung.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari mengatakan empat Pansus tersebut terkait Raperda Tentang LHP BPK RI tentang belanja modal Pemprov Lampung Tahun 2022, kemudian perubahan perda BUMD PT. Lampung Jasa Utama (LJU) untuk memasukkan anak usaha Lampung Energi Berjaya.
“Kemudian Perda tentang RT RW khususnya zonasi di wilayah pesisir. kemudian keempat terkait Raperda tentang retribusi dan pajak daerah,” ungkapnya saat diwawancarai, Rabu (15/2).
Ia mengharapkan teman-teman dari fraksi yang sudah menyampaikan pandangan umumnya dan telah disampaikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.
“Pandangan umum dari fraksi ini akan menjadi bahan serta masukan untuk melakukan pengawasan dan melanjutkan pada tahap berikutnya. Dimana untuk dua raperda yang diutamakan yakni perubahan PT. LJU dan LHP BPK yang akan diparipurnakan pada awal Maret 2023,” sambungnya.
Sementara itu untuk Raperda lainnya, ia menjelaskan jika tidak bisa dilakukan secara terburu-buru dan membutuhkan pembahasan yang sangat luas serta melibatkan stakeholder terkait.
“Untuk Raperda lainnya kami membutuhkan waktu untuk pembahasan yang sangat luas. Karena ini melibatkan stakeholder dari berbagai pihak untuk dapat memperkaya bahasan didalamnya,” pungkasnya.
Pewarta : MM
