Nusantara

Ketua Pansus Ranperda PPJK DPRD Sulsel Azhar Arsyad Bersama Rombongan Kunker Ke PUPR Prov. Bali

Admin
×

Ketua Pansus Ranperda PPJK DPRD Sulsel Azhar Arsyad Bersama Rombongan Kunker Ke PUPR Prov. Bali

Sebarkan artikel ini
https://mitrapol.com

MITRAPOL.com, Bali – Pansus Pembahas Rancangan Perda tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali pada Kamis, 16/7/2023.

Rombongan dipimpin oleh Azhar Arsyad selaku Ketua Pansus beserta Anggota Pansus antara lain Ir. Fadriaty AS, Jabbar Idris, ST, H. Muhammad Sarif, dan Mukhtar Badewing. Turut serta mendampingi Pansus Tim Ahli/Kelompok Pakar DPRD Prov. Sulsel antara lain Dr. H. Muhammad Ramli Haba dan H. Tadjuddin Rachman. Hadir juga H. Satria Madjid selaku Ketua Inkindo Prov. Sulsel beserta beberapa pengurus.

Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Dinas PUPR Bali ini diterima oleh Bapak Ir. Ngakan Made Dwikora Putra selaku Kepala Bidang Bina Konstruksi yang mewakili Kepala Dinas didampingi oleh pejabat terkait. Dalam pertemuan hadir pula Ketua Inkindo Provinsi Bali.

Di awal pertemuan Azhar Arsyad mengapresiasi Dinas PUPR Provinsi Bali yang sedianya menerima kunker yang dilakukan oleh Pansus DPRD Prov. Sulsel. “Kami hadir di sini dalam rangka melakukan studi banding untuk mendapatkan saran dan masukan terkait dengan Ranperda tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Konstruksi yang sementara dalam pembahasan di DPRD Sulsel. Pansus ini terbentuk untuk menginisiasi perlindungan terhadap Jasa Konstruksi melalui peraturan daerah, apalagi di sini hadir langsung Ketua Inkindo Sulsel yang turut memberikan perhatian lebih kepada ranperda ini,” tambah Azhar.

Ngakan Dwikora yang mewakili Kepala Dinas tentunya memberikan apresiasi kepada Pansus DPRD Sulsel yang memilih Provinsi Bali sebagai tempat untuk melaksanakan kunjungan kerja.

“Adapun kami di Provinsi Bali telah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi yang dimana jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan di daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraannya”.

https://mitrapol.com

Hal mana perda ini juga ditindaklanjuti melalui Pergub Bali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi Di Bali. Pergub ini bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi kebutuhan dan harapan terhadap penyedia jasa konstruksi terutama kualifikasi kecil dan menengah serta tertib dalam penyelenggaraannya. Tentu dengan tetap memperhatikan dan menjaga kearifan lokal yang ada di Bali, ujarnya.

Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi salah satunya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi dan menjamin terciptanya yang sehat terhadap para pelaku jasa konstruksi di dalamnya. Mengenai perlindungan hukum bagi para penyedia ini juga termuat di dalam ranperda yang merupakan inisiatif DPRD ini.

Azhar Arsyad menambahkan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja juga tentunya diharapkan memberikan dampak positif untuk kemajuan sektor Jasa Konstruksi, seperti kemudahan perizinan berusaha, penguatan peran serta masyarakat jasa konstruksi, dan inovasi di dalam proses penyedia. Tentunya untuk melaksanakannya kita butuh Peraturan Pelaksana yang menguraikan lebih detail dan lebih lengkap berbagai norma aturan melalui perda nantinya dan kemudian dengan segera mungkin ditindaklanjuti melalui Perkada, ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Prov. Sulsel ini.

Di akhir pertemuan Pimpinan Pansus menyampaikan terima kasih atas atensi dan penerimaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Bali serta memberikan gambaran terkait dengan perkembangan jasa konstruksi yang ada, kemudian bagaimana pihak dari Pemda memberikan perhatian lebih kepada para penyedia jasa konstruksi tersebut. Kita berharap dengan adanya kunjungan kerja ini dapat lebih memberikan pengayaan dan menambah cakrawala pemikiran kita terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, tutupnya.

Di akhir pertemuan ditutup dengan foto bersama oleh Pimpinan dan Anggota Pansus serta Kelompok Pakar DPRD Sulsel bersama dengan pihak dari Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Pewarta : Ali Ghugunk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *