Hukum

Pemecatan oleh Direktur Poltekim Kemenkumham terhadap siswa adalah diskriminasi dan pelanggaran HAM

Admin
677
×

Pemecatan oleh Direktur Poltekim Kemenkumham terhadap siswa adalah diskriminasi dan pelanggaran HAM

Sebarkan artikel ini

MITRAPOL.com, Jakarta – Siswa Taruna Politeknik Imigrasi atas nama Marco Edward Pontoh yang dipecat oleh Direktur Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor : SDM.6-2795.SM.10.03 Tahun 2023 tertanggal 15 Mei 2023, adalah bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM oleh Negara.

Hal tersebut disampaikan Rapen AMS Sinaga, S.H., MM., selaku Kuasa Hukum Marco Edward Pontoh, Jumat (12/1/23).

Upaya hukum berupa Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN Bandung) yang di daftarkan oleh Rapen AMS Sinaga, S.H., MM., selaku Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Marco, pada tanggal 1 September 2023 dengan Register Perkara Nomor : 92/G/2023/PTUN.BDG, tinggal menunggu Putusan Majelis Hakim.

Terungkap dalam fakta dan keterangan saksi di persidangan, bahwa Marco dan teman-temannya telah mengikuti ujian sidang skripsi, namun hanya Marco yang dinyatakan tidak lulus.

Tak hanya itu, dalam persidangan, Marco juga dituduh melakukan pelanggaran berat dan dituduh memalsukan tandatangan. Tuduhan ini tentu tidak beralasan, sebab Direktur Poltekim tidak dapat membuktikannya.

Dalam kasus Marco ini terlihat bagaimana Negara gagal menjalankan Tujuan Nasional Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara juga gagal dalam melindungi Warga Negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Pendidikan.

Poltekim sebagai Lembaga Pendidikan tentunya paham bahwa Poltekim adalah tempat terbaik untuk mendidik putra-putri bangsa yang menjunjung tinggi moral etic berdasarkan Pancasila, namun yang terjadi adalah kesewenang-wenangan bahkan sangat diskriminatif.

Gugatan PTUN didaftarkan oleh Kuasa Hukum pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim PTUN Bandung Menyatakan Batal atau Tidak Sah dan Mencabut Surat Keputusan Nomor : SDM.6-2795.SM.10.03 Tahun 2023 tertanggal 15 Mei 2023, dan Merehabilitasi dan Mengembalikan Marco dalam status dan kedudukan seperti semula sebagai Taruna.

Sebelum Gugatan didaftarkan di PTUN Bandung, Marco telah melakukan upaya administrasi berupa Surat Keberatan dan Banding Keberatan kepada Direktur Poltekim, namun kedua surat tersebut tidak dijawab. Maka Direktur Poltekim telah melanggar Pasal 78 ayat (5) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bagaimana negara ini mau maju, surat keberatan yang disampaikan oleh masyarakat saja tidak dijawab.

Kami hanya memohon agar Majelis Hakim dalam memberikan putusan melihat dari berbagai aspek termasuk asas kemanfaatan. Karena hukum selain penegakan hukum tentunya harus melihat kemanfaatan hukum jika diterapkan.

Kami menilai, pemecatan Marco adalah Tindakan Pemerintah yang sangat diskriminatif dan melanggar HAM, maka Menteri Hukum dan HAM harus turun tangan untuk memulihkan hak Marco kembali.

Menurut kami, pemecatan hanya boleh dilakukan terhadap siswa yang melakukan kejahatan pidana seperti korupsi, narkoba, pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya.

Kami berdoa dan berharap, semoga saja putusan Majelis Hakim PTUN Bandung 24 Januari nanti berpihak pada Marco.

 

Pewarta: Yape Mp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *