MITRAPOL.com, Jakarta – Sejumlah wali murid di SMA Al-Huda Jakarta Barat mengeluhkan kebijakan administrasi dan pungutan kegiatan sekolah Tahun Pelajaran 2025/2026. Keluhan tersebut mencakup biaya study tour, iuran administrasi, hingga kebutuhan seperti sampul rapor yang dinilai cukup membebani.
Berdasarkan surat edaran yang diterima orang tua siswa, terdapat beberapa komponen biaya, antara lain sampul rapor sebesar Rp80 ribu, asesmen tengah semester Rp200 ribu, kegiatan akhir tahun Rp2,5 juta, serta foto kelas Rp55 ribu.
Siti, salah satu wali murid, menyatakan keberatan atas sejumlah biaya tersebut. Ia menilai kurangnya sosialisasi dan penjelasan rinci dari pihak sekolah menimbulkan kebingungan.
“Di tengah kondisi ekonomi saat ini, muncul berbagai biaya tambahan yang cukup besar. Kami berharap ada penjelasan terbuka agar orang tua memahami dasar dan peruntukannya,” ujarnya. Senin (27/4/2026).
Keluhan serupa disampaikan wali murid lainnya, Astuti. Ia mengungkapkan adanya rencana kegiatan kunjungan ke sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta dan Semarang selama empat hari dengan biaya sekitar Rp1,85 juta.
“Informasi yang kami terima belum disertai rincian anggaran yang jelas. Kami ingin mengetahui alokasi biaya secara transparan,” katanya, Senin (20/4/2026).
Selain aspek biaya, Astuti juga menyoroti faktor keamanan dan pengawasan siswa selama kegiatan luar kota tersebut.
Menanggapi hal ini, Kepala Sekolah SMA Al-Huda, Muhamad Umar, menyatakan bahwa tidak semua komponen biaya bersifat wajib. Ia menjelaskan pihak sekolah telah menggelar rapat bersama wali murid pada awal semester untuk membahas rencana kegiatan dan estimasi biaya.
“Kegiatan dalam surat edaran tidak seluruhnya wajib. Kami sudah melakukan sosialisasi di awal semester bersama wali murid,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).
Namun demikian, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai klasifikasi biaya wajib dan opsional, termasuk detail anggaran kegiatan study tour yang menjadi sorotan.
Sementara itu, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan tersebut.
Isu biaya pendidikan di sekolah swasta kerap menjadi perhatian publik, terutama terkait prinsip transparansi, komunikasi dengan wali murid, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Pengawasan dari otoritas pendidikan dinilai penting agar kebijakan sekolah tetap mengedepankan asas keterbukaan dan kepentingan peserta didik.
