MITRAPOL.com, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat upaya pengendalian banjir di Provinsi Maluku Utara dengan membangun infrastruktur pengendali sedimen (sabo dam) serta tanggul sungai pada tahun anggaran 2026.
Program yang dilaksanakan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara ini menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS), sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan aktivitas masyarakat.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan sabo dam difokuskan pada wilayah hulu guna menahan material sedimen yang berpotensi memicu banjir saat curah hujan tinggi.
“Kami akan mempercepat pembangunan sabo dam dari hulu karena mampu menahan material seperti kayu, batu, dan pasir yang terbawa arus,” ujarnya.
Pembangunan tersebut meliputi dua unit sabo dam serta tanggul sungai sepanjang 0,8 kilometer yang tersebar di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara.
Di Kota Ternate, proyek pembangunan sabo dam dilaksanakan di Kecamatan Ternate Selatan dan Ternate Pulau dengan nilai kontrak Rp24,61 miliar dan masa kerja 266 hari kalender. Selain itu, pembangunan pengendali sedimen di Sungai Kastela juga dilakukan dengan nilai kontrak Rp15 miliar dan durasi pengerjaan 246 hari kalender.
Sementara di Kabupaten Halmahera Utara, pembangunan tanggul dan pengamanan Sungai Asimiro dilakukan dengan nilai kontrak Rp14,72 miliar dan waktu pelaksanaan 261 hari kalender.
Secara teknis, sabo dam berfungsi menahan dan mengendalikan sedimen dari hulu sungai agar tidak menyebabkan pendangkalan dan banjir di hilir. Infrastruktur ini juga berperan dalam menjaga stabilitas morfologi sungai serta mengurangi risiko erosi.
Adapun pembangunan tanggul bertujuan mengendalikan aliran air agar tetap berada pada jalurnya, meningkatkan kapasitas sungai, serta melindungi permukiman dan infrastruktur dari potensi kerusakan akibat banjir.
Melalui pembangunan ini, pemerintah berharap risiko bencana dapat ditekan, sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di wilayah Maluku Utara.
