MITRAPOL.com, Bandung – Persoalan kesejahteraan guru honorer kembali menjadi sorotan dalam diskusi publik bertajuk “Mau Dibawa ke Mana Nasib Guru Honorer di Era Ini?” yang digelar komunitas Basecamp Demokrasi di Bandung, Minggu (17/5/2026), bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional.
Forum tersebut menghadirkan Founder Basecamp Demokrasi Diah Permata Saraswati, Guru Honorer Kota Bandung Iis Sari Mulyani, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung Andri Gunawan, serta penggiat pendidikan Ikhsan Maulana.
Dalam forum tersebut, para narasumber menyoroti masih besarnya ketimpangan kesejahteraan yang dialami guru honorer di berbagai daerah, termasuk di Kota Bandung.
Founder Basecamp Demokrasi, Diah Permata Saraswati, menilai persoalan kesejahteraan guru honorer harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut kualitas pendidikan nasional.
“Masih banyak guru honorer yang belum mendapatkan kepastian status maupun kesejahteraan yang layak. Padahal mereka memiliki peran penting dalam mencetak generasi masa depan bangsa,” ujarnya.
Menurut Diah, peran guru tidak hanya membentuk kualitas akademik siswa, tetapi juga membangun karakter, akhlak, dan nilai kebangsaan, sehingga penghargaan terhadap profesi guru harus diwujudkan melalui kebijakan nyata.
Sementara itu, Guru Honorer Kota Bandung, Iis Sari Mulyani, mengungkapkan bahwa masih terdapat guru honorer yang menerima honor jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak.
“Beban kerja kami relatif sama, tetapi kesejahteraan yang diterima sangat berbeda. Ini menjadi tantangan besar yang perlu segera mendapat perhatian,” katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, juga menyoroti adanya kesenjangan kualitas pendidikan akibat disparitas kesejahteraan guru antara sekolah tertentu dan sekolah di wilayah pinggiran.
“Pemerintah perlu memastikan keadilan dalam sistem pendidikan, termasuk melalui peningkatan kualitas guru dan jaminan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Ia memastikan aspirasi yang muncul dalam diskusi tersebut akan menjadi bahan masukan bagi DPRD dan Pemerintah Kota Bandung untuk dibahas lebih lanjut dalam perumusan kebijakan pendidikan.
Di sisi lain, penggiat pendidikan Ikhsan Maulana menilai ketimpangan status profesi guru—mulai dari PNS, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, hingga honorer—berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan pendidikan.
“Semua guru memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa. Karena itu, penghargaan terhadap profesi guru harus diwujudkan secara adil,” katanya.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa persoalan guru honorer bukan semata soal penghasilan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, pengakuan profesi, serta keberlanjutan kualitas pendidikan nasional.
Melalui forum ini, Basecamp Demokrasi mendorong pemerintah pusat maupun daerah agar segera menghadirkan langkah konkret dalam memperbaiki kesejahteraan guru honorer sebagai bagian dari investasi jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045.
