MITRAPOL.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional non-tol maupun jalan tol untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2026.
Kesiapan tersebut meliputi kondisi jalan, fasilitas pendukung bagi pemudik, hingga sistem penanganan darurat apabila terjadi gangguan infrastruktur di lapangan.
Hal ini disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, yang juga dihadiri Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, BMKG, serta Basarnas di Gedung DPR RI, Rabu (11/3/2026).
Menteri Dody menegaskan bahwa Kementerian PU berkomitmen memastikan kesiapan infrastruktur melalui Instruksi Menteri PU Nomor 01 Tahun 2026 yang menjadi pedoman seluruh unit kerja dalam menghadapi periode mudik Lebaran.
Secara nasional, panjang jaringan jalan nasional non-tol mencapai sekitar 47.603 kilometer dengan tingkat kemantapan mencapai 93,5 persen yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Jalur tersebut menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat selama periode mudik, terutama pada koridor utama di Pulau Jawa dan Sumatera.
“Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan pemantauan kondisi cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi, sementara Direktorat Jenderal Bina Marga memastikan kondisi jalan dan jembatan tetap mantap serta mempercepat penanganan apabila terjadi kerusakan,” ujar Dody.
Selain jalan nasional non-tol, jaringan jalan tol yang beroperasi saat ini mencapai 3.115 kilometer yang terdiri dari 76 ruas tol di seluruh Indonesia.
Jaringan tersebut dilengkapi dengan 136 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area, 581 gerbang tol, serta dikelola oleh 54 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Selama periode mudik dan arus balik Lebaran, pemerintah juga akan memfungsikan 10 ruas tol tambahan sepanjang 291 kilometer serta 15 rest area fungsional di sembilan ruas jalan tol.
Pemerintah juga menetapkan diskon tarif tol rata-rata 30 persen pada 29 ruas tol pada periode tertentu selama arus mudik dan balik.
“Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas serta mendistribusikan perjalanan masyarakat secara lebih merata,” jelas Dody.
Untuk mendukung kenyamanan pemudik, Kementerian PU juga menyiapkan 496 posko mudik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Posko tersebut berfungsi sebagai pusat pemantauan kondisi jalan sekaligus titik koordinasi penanganan cepat apabila terjadi gangguan infrastruktur di lapangan.
Selain itu, berbagai pekerjaan pemeliharaan jalan juga telah dilakukan seperti scraping, filling, overlay (SFO), penanganan lubang jalan, pembersihan drainase, hingga rekonstruksi jalan di sejumlah titik.
Kementerian PU juga telah memetakan sejumlah titik rawan bencana dan kemacetan di jalur mudik nasional, di antaranya, 591 titik rawan banjir, 1.277 titik rawan longsor, 15 titik rawan rob, 249 titik rawan kemacetan dan 187 titik rawan kecelakaan
Untuk mengantisipasi kondisi darurat, Kementerian PU menyiagakan 1.461 unit Disaster Relief Unit (DRU) yang dilengkapi personel dan peralatan penanganan bencana seperti longsor, banjir, dan kerusakan infrastruktur.
Dalam pengaturan lalu lintas selama mudik Lebaran, Kementerian PU juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, BMKG, serta Badan Usaha Jalan Tol.
“Dengan kesiapan infrastruktur yang semakin baik serta sinergi seluruh pihak, kami berharap perjalanan mudik masyarakat tahun ini dapat berlangsung lebih aman, lancar, dan nyaman,” tutup Menteri Dody.
