MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemasangan jembatan Bailey sepanjang 90 meter di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, untuk mendukung akses pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran 2026.
Pemasangan jembatan sementara tersebut dilakukan di Desa Walahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, sebagai tindak lanjut arahan Menteri PU Dody Hanggodo.
Pelaksanaan pekerjaan melibatkan kolaborasi antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah–DI Yogyakarta dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
Menurut Dody, konektivitas jalan dan jembatan merupakan infrastruktur dasar yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pembangunan layanan publik, termasuk sektor pendidikan.
“Kami terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk mengatasi keterbatasan akses distribusi material. Pembangunan harus tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Brebes merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pemasangan jembatan telah dimulai sejak 27 April 2026 guna memastikan kelancaran mobilisasi material konstruksi ke lokasi proyek.
Hingga saat ini, progres pekerjaan menunjukkan: Pengecoran abutmen 2: 100 persen, Pengecoran abutmen 1: 75 persen (ditargetkan segera rampung) dan Perakitan alat pancang: dalam proses
Secara teknis, jembatan Bailey yang dipasang memiliki spesifikasi: Panjang: 90 meter, Lebar: 4 meter dan Kapasitas beban: hingga 25 ton
Meski bersifat sementara, jembatan ini dirancang untuk menunjang mobilitas kendaraan dan distribusi material selama proses pembangunan berlangsung.
Untuk mempercepat pekerjaan, Kementerian PU menyiapkan berbagai peralatan dan material, antara lain: 2 unit excavator, 1 unit tandem roller, 2 set alat pancang, 26 batang pipa pancang baja dan Komponen jembatan Bailey lengkap.
Dengan dukungan tersebut, akses menuju lokasi pembangunan diharapkan segera terbuka sehingga proses konstruksi dapat berjalan sesuai target.
Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas melalui sinergi lintas unit kerja, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pendidikan.
