MITRAPOL.com, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung untuk memperkuat perannya sebagai garda terdepan pelayanan sosial di daerah melalui penguatan kolaborasi, inovasi program, dan sinergi lintas sektor.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat membuka Rapat Program Kerja LKKS Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Rabu (13/5/2026).
Mengusung tema “Strategi Kreatif dan Sinergi LKKS dalam Optimalisasi Program Kesejahteraan Sosial”, forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial di Lampung.
Dalam sambutannya, Jihan menegaskan bahwa LKKS memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program sosial, terutama di tengah tantangan sosial yang terus berkembang dan keterbatasan fiskal daerah.
“LKKS harus mampu menjadi ujung tombak pelayanan sosial di daerah masing-masing, sekaligus memperkuat semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat,” ujar Jihan.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, saat ini terdapat 228 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Potensi tersebut dinilai menjadi modal besar dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, keluarga prasejahtera, dan komunitas yang membutuhkan intervensi sosial berkelanjutan.
Karena itu, Jihan menekankan pentingnya penguatan kelembagaan melalui program-program yang terukur, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Jihan, saat ini menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
Beberapa program strategis yang tengah didorong antara lain penguatan ekonomi desa, hilirisasi potensi desa, serta pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. LKKS diharapkan dapat menyelaraskan program-program sosialnya dengan arah pembangunan tersebut agar dampaknya semakin luas.
Jihan juga mengajak seluruh pengurus dan anggota LKKS untuk memperkuat kerja kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, relawan sosial, dan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan keadilan, kepedulian, dan kesejahteraan,” tegasnya.
Melalui rapat kerja ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap lahir gagasan-gagasan baru dan langkah konkret yang mampu memperkuat pembangunan sosial secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Lampung.
