MITRAPOL.com, Tanah Datar – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tanah Datar akibat hujan berintensitas tinggi pada Selasa (12/5/2026).
Penanganan difokuskan pada pemulihan akses jalan, normalisasi sungai, serta penanganan darurat di sejumlah titik terdampak guna mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan konektivitas wilayah serta fungsi jaringan irigasi segera pulih.
“Irigasi dan jalan yang rusak akibat bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat sesuai Instruksi Presiden. Terlebih saat ini memasuki musim tanam, sehingga perbaikan irigasi harus menjadi prioritas,” ujar Dody saat meninjau lokasi terdampak di Sungai Batang Tampo, Kamis (21/5/2026).
Berdasarkan data lapangan, banjir dipicu curah hujan ekstrem yang mencapai 215 mm per hari di wilayah Lintau Buo. Tingginya debit air menyebabkan sejumlah sungai di kawasan DAS Indragiri meluap, di antaranya Sungai Batang Tampo, Batang Piubuh, Batang Kawai, Batang Buo, Batang Selo, Batang Atar, dan Batang Baburai.
Kondisi diperparah oleh sedimentasi dan penyempitan alur sungai yang meningkatkan risiko luapan air ke permukiman warga.
Bencana ini dilaporkan berdampak pada tujuh kecamatan, yakni: Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Tanjung Emas, Padang Ganting, Salimpaung, Sungai Tarab dan kecamatan Tanjung Baru.
Sebanyak 16 nagari/desa terdampak dengan kerusakan infrastruktur berupa: 12 ruas jalan rusak berat, 13 ruas jalan rusak ringan, 6 jembatan putus, kerusakan jaringan irigasi, dam parit dan pompa air, fasilitas ibadah dan rumah warga.
Untuk mendukung penanganan darurat, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang telah mengerahkan tiga unit excavator, material bronjong, serta melakukan mobilisasi pipa HDPE.
Langkah tersebut difokuskan pada: normalisasi alur sungai, penguatan tebing yang tergerus, serta pemulihan fungsi infrastruktur sumber daya air untuk mencegah banjir susulan.
Selain penanganan darurat, Kementerian PU juga tengah melakukan inventarisasi kerusakan untuk menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama pemerintah daerah.
Penanganan jangka menengah dan panjang akan diarahkan pada pengendalian sedimentasi sungai, peningkatan kapasitas alur sungai, dan penguatan infrastruktur pengendali banjir guna meningkatkan ketahanan kawasan terhadap bencana hidrometeorologi.
