MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat melakukan penanganan pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,7 yang mengguncang Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026). Sejumlah langkah darurat dilakukan, mulai dari pemeriksaan infrastruktur strategis hingga pengerahan alat berat untuk membuka akses wilayah terdampak.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pihaknya langsung mengerahkan personel dan peralatan sejak awal terjadinya gempa guna memastikan layanan infrastruktur dasar tetap berfungsi serta mobilitas masyarakat tidak terganggu.
“Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU telah bergerak cepat dengan menurunkan tim untuk melakukan respons darurat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung penanganan darurat di daerah,” ujar Dody.
Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Kementerian PU melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap sejumlah ruas jalan dan jembatan di wilayah terdampak yang meliputi Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Poso, dan Parigi Moutong.
Sebagai bagian dari percepatan penanganan pascabencana, BPJN Sulawesi Tengah mengirimkan satu unit alat berat ke Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, pada Rabu (17/6/2026). Alat berat tersebut digunakan untuk membantu pembersihan material serta membuka akses jalan yang terdampak gempa.
Langkah ini dilakukan guna memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan kemanusiaan dapat berjalan lancar.
Jembatan Palu 1 dan Palu 4 Dipastikan Aman
Selain penanganan akses jalan, Tim Teknis BPJN Sulawesi Tengah juga melakukan pemeriksaan lanjutan secara menyeluruh terhadap Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 4.
Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut inspeksi awal yang dilaksanakan sesaat setelah gempa terjadi untuk memastikan kondisi struktur kedua jembatan tersebut tetap aman digunakan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis, tidak ditemukan kerusakan struktural pada kedua jembatan tersebut.
“Kondisi Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 4 dinyatakan aman dan tetap dapat digunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat serta konektivitas antarwilayah,” demikian hasil evaluasi teknis BPJN Sulawesi Tengah.
Koordinasi dengan Pemkot Palu
Kementerian PU melalui BPJN Sulawesi Tengah juga berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu terkait kondisi Jembatan Palu 3 yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Palu.
BPJN menyatakan siap memberikan dukungan teknis maupun pendampingan apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan dan penanganan jembatan tersebut.
Saat ini fokus pemeriksaan BPJN Sulawesi Tengah masih diarahkan pada infrastruktur yang menjadi kewenangan Kementerian PU, termasuk Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 4.
Komitmen Jaga Infrastruktur Pascabencana
Kementerian PU menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap berbagai infrastruktur strategis di wilayah terdampak gempa guna memastikan keselamatan masyarakat dan menjaga kelancaran aktivitas ekonomi.
Langkah cepat tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur yang andal, aman, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana, sekaligus mendukung percepatan pemulihan pascagempa di Sulawesi Tengah.
