MITRAPOL.com, Jakarta – Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan (P4) Kota Administrasi Jakarta Timur, Minggu (28/6/2026).
Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta dari kalangan guru SD, SMP, dan SMA tersebut menjadi forum penguatan pemahaman mengenai pentingnya budaya integritas dalam dunia pendidikan sebagai salah satu langkah strategis mencegah korupsi.
Bimtek dibuka oleh Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur, H. Teguh Hendarwan, S.Sos., M.Si., bersama Ketua Umum PMAKI, Syaefudin.
Kegiatan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kevin, serta Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
Dalam paparannya, Kevin menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga harus dimulai dari pembentukan karakter dan budaya integritas sejak usia dini.
Menurutnya, perilaku yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab, seperti menyontek, plagiarisme, titip absen, datang terlambat, penya-lahgunaan dana, hingga praktik suap dan gratifikasi merupakan bentuk per-ilaku yang harus dicegah sejak lingkungan pendidikan.
“Budaya integritas perlu dibangun sejak dini agar menjadi bagian dari karakter peserta didik dan masyarakat,” ujarnya.
Kevin juga memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas Pendidikan yang menunjukkan bahwa aspek tata kelola pendidikan masih menjadi tantangan dibandingkan dimensi karakter maupun ekosistem pendidikan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya peningkatan disiplin di lingkungan sekolah. Menurutnya, masih ditemukan persoalan seperti keterlambatan, ketidakha-diran tenaga pendidik tanpa alasan yang jelas, hingga praktik yang tidak menc-erminkan nilai integritas.
Ia menambahkan bahwa dampak perilaku koruptif dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan, mulai dari perdagangan, dunia usaha, hingga pelayanan publik dan penegakan hukum, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H. Mardani Ali Se-ra, menekankan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijal-ankan dengan penuh integritas serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, setiap pemimpin harus mampu mengelola amanah secara profe-sional, transparan, dan bertanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan or-ganisasi maupun lembaga ekonomi masyarakat seperti koperasi.
Mardani juga mengajak para pendidik untuk terus meningkatkan kompetensi karena pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
“Ilmu yang diberikan kepada peserta didik merupakan investasi jangka pan-jang bagi kemajuan bangsa dan akan terus memberikan manfaat,” katanya.
Ia menilai penguatan karakter, pendidikan antikorupsi, dan peningkatan kuali-tas sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.
Melalui kegiatan ini, PMAKI berharap partisipasi masyarakat, khususnya ka-langan pendidik, semakin kuat dalam menanamkan nilai-nilai integritas, keju-juran, dan tanggung jawab kepada generasi muda sebagai upaya bersama mencegah praktik korupsi di masa depan.
