MITRAPOL.com | Sarolangun – Bupati Sarolangun Hurmin memimpin Apel Gabungan dan Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Lapangan Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, Jambi, Kamis (9/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), Tim Reaksi Cepat, serta sejumlah instansi terkait sebagai bentuk kesiapan menghadapi musim kemarau.
Dalam arahannya, Bupati Hurmin meminta seluruh pemangku kepentingan meningkatkan koordinasi dan memperkuat langkah pencegahan serta mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan terdapat 156 titik panas (hotspot) yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Sarolangun. Kondisi tersebut dinilai menjadi peringatan dini agar seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan.
“Terpantau 156 hotspot di 11 kecamatan. Ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sarolangun cukup tinggi. Karena itu, kita tidak boleh lengah,” ujar Hurmin.
Ia menginstruksikan agar pemantauan dini terus dioptimalkan melalui patroli lapangan maupun pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot. Selain itu, seluruh instansi terkait diminta segera menyusun rencana kontinjensi serta memastikan kesiapan personel, logistik, dan sarana prasarana penanggulangan bencana.
Bupati juga meminta camat, lurah, kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas aktif mengedukasi masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar, termasuk menyampaikan konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Hurmin menegaskan bahwa tidak semua hotspot menunjukkan telah terjadi kebakaran. Namun, setiap titik panas harus segera dipantau dan ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Menurutnya, potensi karhutla dapat terjadi di berbagai kawasan, mulai dari hutan lindung, kawasan konservasi, hutan tanaman industri, perkebunan, hingga lahan milik masyarakat.
Ia menilai dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan stabilitas sosial.
Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, maupun masyarakat.
Hurmin menegaskan bahwa apel siaga dan gelar pasukan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau.
“Pencegahan jauh lebih efektif daripada melakukan pemadaman ketika api sudah membesar. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan agar memberikan efek jera,” tegasnya.
Bupati berharap seluruh langkah pencegahan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan guna menjaga kelestarian lingkungan serta meminimalkan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sarolangun.
