MITRAPOL.com, Semarang – Endro Lukito Ketua Komite Nasional Pengendalian dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (PPLH) Wilayah Provinsi Jawa Tengah, menghadiri undangan dari Pemerintah Kabupaten Jepara membahas mengenai kondisi Gunung Prican kecamatan Donorojo Kab. Jepara Provinsi Jawa tengah yang mengkhawatirkan. Selasa (08/9/23).
Rapat yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah Edy Sudjatmiko S.Sos., MM. M.H., diruang command center Sekda, dihadiri oleh Sekda Jepara asisten II Sekda Jepara, DLH Kab. Jepara DPUPR Kab Jepara, DPMPTSP KAB. JEPARA, Satpol PP Kab Jepara, Bagian Perekonomian Sekda Jepara , Bagian Administrasi Sekda Jepara, Camat Donorojo beserta Komnas PPLH Provinsi Jateng.
Dalam kesempatan ini, Ketua Komnas PPLH Provinsi Jawa Tengah Endro Lukito menyampaikan masalah yang terjadi di Gunung Prican Kecamatan Donorojo, lokasi Gunung Prican yang beberapa tahun lalu terjadi longsor dan banjir mengakibatkan 3 rumah hilang dan 4 rumah rusak satu jembatan rusak parah.
Endro Lukito merasa prihatin dengan kondisi Gunung Prican di Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Jawa Tengah yang rusak akibat adanya kegiatan tambang pengambilan batu yang dilakukan oleh penambang mengunakan alat berat.
Dirinya telah melakukan pengecekan beberapa Minggu lalu, dimana Satgas Komnas PPLH terjun langsung kelokasi untuk memastikan kegiatan tersebut dan bertemu dengan para penambang dan Kepala Desa setempat serta masyarakat disekitar.
Dari hasil pertemuan itu, Endro mendapat informasi longsor yang terjadi di Desa Sumber Rejo itu adalah akibat dari curah hujan yang tinggi dan pada akhirnya air mengalir ke kabawah, debit air yang terlalu tinggi masuk kepemukiman sehingga terjadi banjir , kejadian tersebut tidak dari hasil lokasi tambang, melainkan lokasi pemukiman tersebut tanah dari dulu bergerak sebelum ada kegiatan tambang, dan hal itu dibenarkan oleh Kepala Desa sumber Rejo, kecamatan Donorojo.
Endro Lukito juga menyampaikan soal perijinan kegiatan tambang di Gunung prican, karena Komnas PPLH Provinsi Jawa Tengah belum melihat yang pasti ijin tambang seperti apa ijin yang sudah dikantongi oleh pengusaha tambang?.
Disela-sela rapat bersama Sekda, Edi sujadmiko S. Sos., M.M., M.H., ungkapan kepada Camat Donorojo jika ada kegiatan besar harus memberi tau oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, Camat Donorojo membenarkan kalau ada kegiatan tambang yang ada di wilayah Kecamatan Donorojo dan jalan keluar masuk kegiatan tambang dump truk nya melewati tanah Perhutani, bukan jalan kabupaten, karena jalan kabupaten hanya lebar empat meter.
DPMPTSP Kabupaten Jepara membenarkan penambang sudah melampau beberapa prosedur perijinan yang sudah diurus oleh pengusaha tambang yang ada di kecamatan Donorojo, pastinya lokasi belum tau !.
Lanjut Komnas PPLH Endro Lukito menyampaikan agar menyelamatkan Gunung Prican, penambang Gunung Prican akan mengubah Ekosistem, dampak yang ditimbulkan kegiatan tambang perlu diperhitungkan dan perlu di evaluasi, jangan sampai menimbulkan bencana yang lebih besar.
Dalam waktu dekat Komnas PPLH Provinsi Jawa Tengah akan kirim surat kepada Gubernur serta instansi terkait, mengenai keadaan Gunung Prican. Menunggu hasil rapat bersama Sekda Hari ini, Komnas PPLH melanjutkan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tambah Endro.
Komnas PPLH menyampaikan kepada pimpinan rapat , supaya memberi informasi luas Gunung Prican, untuk menghitung jumplah kubikasi bahan baku yang terkandung di dalamnya, serta ketinggian gunung tersebut.
Komnas PPLH bukan LSM, lembaga solusi dalam rangka membantu pemerintah untuk menyelamatkan bumi dari pencemaran air, udara, pertambangan, limbah B3 non B 3, UPL /UKL, satwa, sampah, pengembang perumahan. Ungkapan Ketua
Umum Komnas PPLH Ir. Ferdinand Panggabean saat menyampaikan dukungan saat di hubungi melalui Via Telephone Seluler.
Ferdinand menambahkan akan mendampingi kordinator wilayah ANGGOTA Komnas PPLH yang sudah terbentuk dalam melaksanakan tugas dilapangan, KOMNAS PPLH pusat akan menurunkan tim ahli tambang , limbah jika dibutuhkan oleh anggota yang dilapangan, kata Ir. Ferdinand Panggabean.
Ketua umum PPLH Ir. Ferdinand Panggabean memberikan dukungan kepada korwil Jateng, agar melanjutkan perjuangan untuk kepentingan negara kesatuan republik indonesia demi terciptanya Indonesia lestari.
Ferdinand Panggabean dengan tegas menyampaikan Komnas PPLH bukan LSM tapi komite nasional yang membantu pemerintah dalam rangka penegakan aturan yang berlaku dalam penambangan.
Untuk itu pelaku yang memiliki usaha terlebih dahulu harus mengantongi perizinan yg dipersyaratkan, setelah itu baru dapat melakukan penambangan sesuai rencana kerja yg sdh disetujui oleh dinas pertambangan setempat.
Apabila hal ini diabaikan akan menimbulkan potensi risiko lingkungan yang serius. Beberapa risiko yang mungkin timbul termasuk erosi tanah, kerusakan ekosistem, dan dampak negatif pada kualitas air dan Penambangan juga dapat mengganggu kehidupan masyarakat setempat, merusak lanskap alam, serta meningkatkan risiko longsor dan bencana alam lainnya.
Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat dampak lingkungan dan sosial sebelum melakukan aktivitas penambangan di area tersebut, tutup Ketua Umum PPLH.
Pewarta : EL
