Hukum

Direktur LP3BH Manokwari Minta JPU Ibrahim Khalil Serius Tegakan Hukum dalam Kasus Pemerasan Bupati

Admin
476
×

Direktur LP3BH Manokwari Minta JPU Ibrahim Khalil Serius Tegakan Hukum dalam Kasus Pemerasan Bupati

Sebarkan artikel ini
Direktur LP3BH Manokwari Minta JPU Ibrahim Khalil Serius Tegakan Hukum dalam Kasus Pemerasan Bupati
Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy.

MITRAPOL.com, Manokwari – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ibrahim Khalil diminta untuk menaruh perhatian serius dan menjalankan penegakan hukum pada kasus pemerasan yang menimpa Bupati Manokwari HI secara murni dan konsekuen.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, Kamis  (18/01/24).

“Artinya, si terdakwa JCSC yang diduga keras telah melakukan tindakan pemerasan terhadap oknum Bupati Manokwari agar dikenai tuntutan pidana maksimal,” kata Yan Christian.

Sehingga dapat menjadi preseden bagi para oknum pelaku pemerasan yang sama pada para pejabat daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi di Tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Barat.

“Saya mendorong seluruh laporan masyarakat di Kabupaten Manokwari dan sekitarnya untuk mengambil hikmah dari perkara yang mengenai diri seorang Bupati Manokwari HI dan keluarganya saat ini,” ujarnya.

“Hendaknya hal ini tidak dipolitisir pada tahun politik apalagi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tanggal 14 Februari 2024 mendatang. di mana Bupati Manokwari HI adalah salah satu pimpinan partai besar di daerah ini. Apalagi jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) September 2024,” sambung Yan Christian.

Menurutnya, perkara yang didakwakan terhadap terdakwa JCSC adalah murni tindak pidana pemerasan yang dilakukan melalui transaksi elektronik.

Sehingga Terdakwa JCSC telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas, yaitu dakwaan kesatu Primer melanggar Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Subsider, melanggar Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atau kedua, melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Subsider, perbuatan Terdakwa diduga melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Sebagai salah satu Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah meraih penghargaan internasional di bidang HAM “John Humphrey Freedom Award tahun 2005″ di Canada, saya yakin segenap pemidanaan terhadap Terdakwa JCSC dalam perkara ini akan menjadi preseden positif bagi pemulihan nama baik dan kehormatan jabatan seorang Bupati Manokwari HI di tengah masyarakat di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat ke depan,” ujar Yan Christian.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *