MITRAPOL.com, Ketapang Kalbar – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, ST., M.Sos pada hari Selasa, (25/02/2025) menyampaikan kebanggaannya atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang baru pada 20 Februari 2025, yang dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, Kabupaten Ketapang kini memiliki pemimpin yang penuh komitmen untuk membawa perubahan positif, namun ia juga mengingatkan bahwa program kerja 100 hari pertama yang dimulai oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati, hanya merupakan langkah awal dan bukan solusi instan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah.
“Program kerja 100 hari ini hanyalah vitamin bagi Kabupaten Ketapang. Tidak mungkin permasalahan yang sudah lama ada bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, kita semua harus optimis dan mendukung langkah-langkah awal yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati,” ungkap Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh dalam pertemuan dengan awak media.
Dia menambahkan, untuk Ketapang dapat maju dan berkembang, dibutuhkan kolaborasi antara seluruh elemen, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif, hingga masyarakat. “Ketapang sangat luas dan kompleks, dan tidak mungkin diselesaikan hanya dengan APBD Kabupaten. Kita harus bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan pembangunan berjalan optimal,” lanjut Achmad Sholeh.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD KK etapang Achmad Sholeh juga menegaskan dukungannya terhadap program-program yang berpihak pada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa meskipun DPRD Ketapang memiliki jumlah anggota yang terbatas, kepala daerah tak perlu khawatir, karena selama program yang dijalankan berfokus pada kepentingan masyarakat, DPRD akan terus mendukung sepenuhnya.
Salah satu program yang menarik perhatian adalah bantuan seperti bedah rumah dan bibit bersubsidi yang disampaikan oleh Wakil Bupati Jamhuri Amir, SH, pada pembukaan Ranwal RPJMD. “Bantuan ini bukan hanya untuk orang-orang terdekat kita, tetapi untuk seluruh masyarakat Ketapang yang membutuhkan. Kami berharap dengan adanya bibit sawit bersubsidi, dalam lima tahun ke depan, masyarakat Ketapang bisa mandiri dan tidak bergantung pada bantuan,” tambahnya.
Selain itu, Ketus DPRD Ketapang Achmad Sholeh menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Ketapang harus ikut bertanggung jawab dalam membantu perbaikan infrastruktur daerah, khususnya dalam menjaga dan memperbaiki jalan-jalan yang berada di sekitar wilayah operasional mereka. “Jangan hanya mengambil hasil bumi Ketapang, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata untuk memperbaiki kondisi daerah ini,” tegasnya.
Namun, Ketua DPRD Ketapang ini juga mengingatkan bahwa suksesnya programprogram Kepala Daerah ini bukan hanya tanggung jawab bupati dan wakil bupati, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. “Bupati dan Wakil Bupati bisa memiliki program yang bagus, tapi jika masyarakat dan elemen-elemen lainnya tidak mendukung, program itu tidak akan berhasil,” tuturnya.
Dalam kaitannya dengan efisiensi anggaran, Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh mengingatkan bahwa meskipun tidak ada perjalanan dinas ASN, bukan berarti mereka tidak bekerja. Dengan adanya sistem online yang mempermudah komunikasi dan koordinasi, diharapkan semua program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Ia mengakui bahwa ini merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi kepala daerah yang terpilih, terutama karena Kabupaten Ketapang mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 147 milyar, yang tentunya berdampak besar pada pembangunan.
Tak lupa, juga menyampaikan pesan kepada kepala daerah untuk mengevaluasi kinerja semua OPD, karena ada ketimpangan yang perlu diperbaiki antara perintah kepala dinas dan staf.
KK etua DPRD Ketapang Achmad Sholeh juga menginformasikan bahwa Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, SSTP., M.Si, telah menginstruksikan seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang untuk ikut serta menjaga dan memperbaiki jalan-jalan di sekitar perusahaan mereka.
Pewarta : Effendi
