MITRAPOL.com, Takalar – Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Kabupaten Takalar menjadi momentum evaluasi sekaligus apresiasi terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah, khususnya Kejaksaan Negeri Takalar.
Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar yang dinilai menunjukkan progres positif di berbagai bidang.
Ia menilai penanganan perkara oleh Kejari Takalar di bawah kepemimpinan Syamsurezky berjalan optimal, baik pada bidang pidana khusus (pidsus), pidana umum (pidum), maupun perdata dan tata usaha negara (datun).
“Kami melihat kinerja Kejari Takalar cukup baik. Penanganan perkara di berbagai bidang menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum,” ujar Rudianto dalam keterangannya.
Menurutnya, konsistensi dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Komisi III DPR RI, lanjutnya, akan terus memberikan perhatian terhadap capaian serta tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum di daerah.
Rudianto juga menekankan bahwa keberhasilan Kejari Takalar tidak terlepas dari sinergi yang baik dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian, serta dukungan dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Syamsurezky, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ia menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kejari Takalar.
“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, baik dalam penanganan perkara pidana maupun pendampingan hukum kepada pemerintah daerah melalui bidang datun,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen institusinya untuk terus bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.
Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum di daerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Momentum ini dinilai penting untuk memastikan penegakan hukum di daerah berjalan optimal serta mampu mendukung pembangunan yang berkeadilan.
