MITRAPOL.com, Lampung – DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi IV menyoroti penyaluran 79 ribu liter solar subsidi yang dialokasikan khusus bagi nelayan dan petani di Kecamatan Bandar Surabaya.
Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, kelompok nelayan dan petani Bandar Surabaya, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (21/5/2026).
Dalam forum tersebut, Ghofur mempertanyakan kejelasan distribusi kuota khusus solar subsidi agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Kalau memang ada kuota khusus nelayan lebih dari 79 ribu liter, maka harus ada sistem distribusi yang jelas. Jangan sampai kuota itu hanya tercatat di atas kertas, tetapi masyarakat nelayan dan petani tetap kesulitan mendapatkan solar,” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari daerah pemilihan Lampung Tengah itu menilai persoalan utama di lapangan bukan pada ketersediaan kuota, melainkan akses distribusi yang masih sulit dijangkau masyarakat.
Menurutnya, petani dan nelayan di Bandar Surabaya selama ini terkendala jarak menuju SPBU yang cukup jauh, sehingga sebagian warga terpaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga lebih tinggi dari harga subsidi.
“Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sistem distribusinya. Apakah kuota khusus itu benar-benar dipisahkan dan dapat diakses nelayan dan petani yang berhak, atau hanya dititipkan di SPBU umum tanpa pengawasan yang jelas,” tegasnya.
Ghofur juga meminta Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, pemerintah daerah, serta instansi teknis terkait memperkuat sistem pendataan penerima manfaat melalui rekomendasi dinas, barcode, hingga pengawasan distribusi berbasis teknologi agar subsidi tidak salah sasaran.
Selain itu, Komisi IV DPRD Lampung mendorong solusi jangka pendek dan jangka panjang, termasuk pembangunan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) atau penambahan subpenyalur BBM subsidi di wilayah Bandar Surabaya.
“Negara harus hadir memastikan petani dan nelayan tidak kesulitan mendapatkan energi untuk bekerja. Kuota subsidi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.
