MITRAPOL.com, Medan – Kelangkaan uang pecahan baru di perbankan menjelang Hari Raya Idul Fitri dikeluhkan masyarakat Sumatera Utara. Ironisnya, di sejumlah titik Kota Medan justru marak praktik penjualan uang baru secara bebas dengan mengambil keuntungan dari selisih nilai tukar.
Sejumlah warga mengaku kesulitan memperoleh uang pecahan baru melalui jalur resmi, seperti di bank-bank milik pemerintah. Kondisi ini berbanding terbalik dengan fenomena di lapangan, di mana penjual uang baru dengan mudah ditemukan, baik di pinggir jalan maupun melalui media sosial.
Di kawasan Lapangan Merdeka, Medan, misalnya, terlihat sejumlah pedagang menawarkan paket uang pecahan baru dengan tarif tertentu yang dinilai memberatkan masyarakat.
“Di bank sulit sekali dapat uang baru, tapi di luar malah banyak dijual. Ini yang membuat kita bingung dan kecewa,” ujar Jessica saat ditemui di Kantor Cabang Pembantu Bank Sumut Krakatau, Selasa (17/3/2026).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Pengurus Daerah II GM KB FKPPI Sumatera Utara, Thamrin Samosir, mempertanyakan mekanisme distribusi uang pecahan baru oleh Bank Indonesia, khususnya Kantor Perwakilan Sumatera Utara.
Ia menilai terdapat ketidakseimbangan antara distribusi resmi dan peredaran di luar jalur yang semestinya.
“Bagaimana sebenarnya pendistribusian uang pecahan baru ini? Masyarakat dibatasi saat menukar di bank, tetapi di luar justru lebih mudah didapat,” ujarnya.
Thamrin menduga adanya celah dalam sistem distribusi yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraih keuntungan pribadi. Karena itu, ia meminta adanya langkah tegas guna memastikan distribusi berjalan transparan dan tepat sasaran.
Selain itu, Thamrin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI Sumatera Utara mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan penelusuran.
Menurutnya, pengusutan tidak hanya menyasar pedagang di lapangan, tetapi juga kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi.
“APH harus mengusut tuntas, termasuk jika ada oknum yang bermain di balik peredaran uang pecahan baru ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga meminta agar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara dievaluasi sebagai bentuk tanggung jawab atas lemahnya pengawasan dan distribusi yang dinilai tidak merata.
Pemerintah dan otoritas terkait diharapkan segera mengambil langkah konkret agar distribusi uang pecahan baru menjelang Idul Fitri dapat berjalan adil, transparan, dan mudah diakses masyarakat tanpa praktik yang merugikan.
