MITRAPOL.com, Jakarta – Pemerintah mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor di tengah ketidakpastian suplai minyak dunia akibat dinamika geopolitik global.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya pemanfaatan sumber daya dalam negeri guna menjaga ketahanan energi dan material strategis nasional.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mendorong kebijakan peningkatan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) sebagai substitusi aspal impor.
“Sesuai arahan Presiden, kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sumber daya luar. Potensi dalam negeri harus menjadi kekuatan utama,” ujar Dody dalam diskusi bersama media di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Sebagaimana diketahui, sebagian besar aspal impor merupakan turunan dari minyak bumi. Ketika terjadi gangguan suplai dan kenaikan harga minyak global, biaya pengadaan aspal ikut meningkat dan berdampak langsung pada anggaran pembangunan infrastruktur.
Saat ini, sekitar 78 persen kebutuhan aspal nasional masih dipenuhi melalui impor. Dari total kebutuhan sebesar 1,056 juta ton pada 2024, angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga 1,5 juta ton per tahun.
Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan Aspal Buton yang melimpah dan dikenal memiliki kualitas tinggi. Namun, dalam lima tahun terakhir, pemanfaatannya masih terbatas, dengan rata-rata hanya sekitar 4 persen dari total penggunaan nasional.
Untuk itu, Kementerian PU tengah mendorong kebijakan wajib penggunaan Asbuton olahan dengan target substitusi minimal 30 persen dalam campuran beraspal atau dikenal dengan skema A30.
“Kebijakan ini ditargetkan dapat menurunkan ketergantungan impor hingga sekitar 50 persen,” jelas Dody.
Selain memperkuat ketahanan pasokan, penggunaan Asbuton juga diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun serta meningkatkan penerimaan pajak sekitar Rp1,6 triliun per tahun.
Lebih lanjut, kebijakan ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.
Pemerintah menilai optimalisasi Asbuton menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat kemandirian nasional di tengah gejolak energi global.
