MITRAPOL.com, Banda Aceh — Polemik terkait Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali menjadi sorotan publik. Program layanan kesehatan gratis yang selama ini menjadi andalan masyarakat Aceh, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah, dinilai menghadapi ancaman serius akibat memanasnya hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah tersebut.
Tokoh masyarakat Aceh, Suryadi Djamil atau yang akrab disapa Om Sur, mendesak Gubernur Aceh untuk segera mengambil langkah tegas guna menyelamatkan keberlangsungan program JKA sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Aceh kembali berada di persimpangan jalan yang genting. JKA yang selama ini menjadi harapan rakyat kecil justru berubah menjadi panggung kegaduhan politik. Rakyat kini bertanya-tanya apakah mereka masih bisa berobat dengan tenang ke depan,” ujar Om Sur dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Menurut Om Sur, persoalan yang berkembang saat ini tidak lagi sebatas perdebatan teknis terkait regulasi maupun pengelolaan anggaran layanan kesehatan, tetapi telah melebar menjadi konflik politik antar-lembaga pemerintahan.
Ia menyoroti memanasnya hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh, terutama setelah muncul desakan pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait JKA yang dinilai bertentangan dengan qanun atau regulasi daerah.
Selain itu, ketidakhadiran Sekretaris Daerah Aceh dalam sejumlah rapat penting dinilai semakin memperburuk komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
“Ketika legislatif dan eksekutif tidak lagi mampu duduk dalam satu meja dengan frekuensi yang sama, maka sesungguhnya mesin pemerintahan sedang mengalami ‘turun mesin’,” katanya.
Om Sur menilai kondisi tersebut sudah masuk dalam kategori disfungsi birokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan jika tidak segera ditangani secara serius.
Karena itu, ia meminta Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memperbaiki pola komunikasi antar-lembaga demi memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal.
“Gubernur Aceh harus berani mengambil langkah besar. Evaluasi total perlu dilakukan, termasuk membangun kembali komunikasi yang sehat antar-lembaga. Aceh membutuhkan penyegaran dan solusi, bukan ego yang terus dipertontonkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Om Sur menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan konflik politik berkepanjangan, melainkan kepastian bahwa layanan kesehatan melalui JKA tetap dapat diakses tanpa hambatan.
“Rakyat tidak peduli siapa yang paling hebat berdebat di media. Yang mereka butuhkan adalah JKA tetap aktif saat mereka sakit. Kesehatan masyarakat adalah hak dasar, bukan komoditas politik,” tandasnya.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan di Aceh dapat menahan diri, mengedepankan dialog, dan kembali fokus pada kepentingan masyarakat demi menjaga keberlanjutan layanan kesehatan di Tanah Rencong.
