MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kantor Staf Presiden dan Kementerian Sosial memperkuat sinergi dalam percepatan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Rakor tersebut menjadi forum strategis lintas kementerian dan pemangku kepentingan untuk memastikan proyek pembangunan 93 Sekolah Rakyat di berbagai daerah dapat selesai sesuai target dan siap digunakan pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Mewakili Menteri PU Dody Hanggodo, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif bagi masyarakat kurang mampu.
“Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian PU mendapat mandat mendukung Program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” ujar Kuswara.
Berdasarkan data terbaru, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di 93 lokasi pada 29 provinsi dan 91 kabupaten/kota. Hingga 19 Mei 2026, progres fisik rata-rata pembangunan telah mencapai 57 persen.
Kuswara menambahkan, Kementerian PU menargetkan seluruh pembangunan dapat selesai pada 20 Juni 2026. Untuk mempercepat pekerjaan, kementerian telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat serta mengerahkan 67.588 tenaga kerja konstruksi yang bekerja dalam tiga shift.
Sementara itu, Deputi IV KSP, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, menekankan pentingnya pengawasan harian agar target penyelesaian tercapai tanpa mengorbankan kualitas pembangunan.
“Kita tahu waktu pelaksanaan sangat terbatas, maka percepatan harus dilakukan secara harian tanpa mengabaikan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional,” ujarnya.
KSP juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang telah berjalan, termasuk verifikasi lapangan di 22 lokasi Sekolah Rakyat serta pelaksanaan tiga kali rapat koordinasi lintas kementerian.
Menurut Fadjar, Program Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan infrastruktur pendidikan, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.
“Program ini bukan hanya membangun gedung, tetapi membangun masa depan bangsa. Dengan konsolidasi yang kuat dan eksekusi yang disiplin, target 20 Juni 2026 bukan hal yang mustahil,” tegasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman Koswara, jajaran Kemensos, serta para penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan Tahap II.
