MITRAPOL.com | Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar meminta masyarakat memahami secara utuh pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait warga desa yang tidak menggunakan dolar AS. Menurutnya, pernyataan tersebut harus dilihat dalam konteks pembangunan ekonomi nasional berbasis kerakyatan dan penguatan ekonomi desa.
Giri menanggapi beredarnya potongan video pidato Presiden Prabowo yang ramai diperbincangkan di media sosial usai peluncuran program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menilai video yang beredar hanya menampilkan sebagian kecil dari pidato Presiden yang berlangsung hampir satu jam dan membahas berbagai aspek ekonomi nasional.
“Pernyataan itu jangan dipotong sepotong-sepotong. Presiden berbicara panjang mengenai kondisi ekonomi Indonesia, baik dari sisi mikro maupun makro. Beliau memahami tantangan ekonomi nasional dan arah pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah,” kata Ahmad Giri Akbar, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah membangun optimisme masyarakat melalui berbagai program strategis nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi desa.
Giri menilai pesan Presiden agar masyarakat desa tidak terlalu terpengaruh oleh berbagai narasi negatif di media sosial, termasuk isu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, merupakan bentuk dorongan agar masyarakat tetap optimistis menghadapi dinamika ekonomi global.
“Presiden sedang membangun ekosistem ekonomi desa. Mulai dari MBG hingga KDMP. Pesannya sederhana, masyarakat desa harus tetap optimistis dan tidak mudah terpengaruh narasi yang menggambarkan kondisi ekonomi nasional seolah-olah dalam keadaan buruk,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang dilakukan DPRD Lampung secara rutin ke sejumlah desa, kondisi sektor pertanian menunjukkan perbaikan, terutama terkait distribusi pupuk.
“Kami turun langsung ke lapangan. Saat ini harga pupuk lebih terkendali dan stok tersedia. Berbeda dengan sebelumnya ketika harga tinggi dan barang sulit didapat,” katanya.
Menurut Giri, pembangunan ekonomi desa menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, optimisme masyarakat harus terus dipelihara di tengah tantangan global yang masih berlangsung.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan ekonomi yang perlu dihadapi. Namun, pemerintah dinilai terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Giri juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Lampung bersama Satgas Pangan dan Bank Indonesia yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga di daerah.
“Lampung mencatat inflasi sebesar 1,89 persen dan memiliki surplus protein hewani maupun nabati. Ini menunjukkan kondisi ekonomi daerah relatif baik dan terkendali,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak positif terhadap pemerataan ekonomi karena anggarannya tersebar hingga ke daerah dan mampu menggerakkan sektor usaha lokal.
“Pertumbuhan ekonomi memang tidak bisa langsung melonjak tinggi dalam waktu singkat. Pemerintah saat ini berupaya mengejar pertumbuhan sekaligus pemerataan secara bersamaan,” katanya.
Terkait kondisi daya beli masyarakat, Giri menilai masih menunjukkan tren positif yang tercermin dari meningkatnya transaksi pembelian kendaraan bermotor di sejumlah daerah.
Ia juga mendorong sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Mengenai stabilitas nilai tukar rupiah, Giri menegaskan bahwa kewenangan pengelolaannya berada di tangan Bank Indonesia.
“Kami di daerah tidak melakukan intervensi terhadap nilai tukar rupiah maupun dolar. Itu menjadi kewenangan Bank Indonesia. Pemerintah daerah fokus mendukung program nasional dan memperkuat sektor-sektor produktif di daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Giri menyebut Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal terus mendorong sinergi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Koperasi Desa Merah Putih guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, penguatan sektor industri juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, DPRD Lampung mendorong pengembangan kawasan industri yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pada pertengahan periode RPJMD tahun 2027 sudah terlihat hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Giri mengajak masyarakat Lampung untuk tetap optimistis dan ikut mengawal pelaksanaan berbagai program pembangunan pemerintah.
“Kita harus yakin Indonesia berada di jalur yang benar. Tantangan memang ada, tetapi dengan kerja bersama seluruh elemen bangsa, Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara maju,” pungkasnya.
