MITRAPOL.com, Aceh Selatan – Peningkatan tensi dan potensi konflik kekerasan di Aceh jelang agenda Pilkada serentak mendapat respon dari berbagai kalangan, tidak terkecuali eks para petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Lhok Tapak Tuan seperti diwawancarai berbagai media di Kuta Fajar, Aceh Selatan, Ahad, (1/09/2024),
Mantan Ulee Balang Syik (Gubenur) GAM Wilayah Lhok Tapak Tuan, Tgk. Nasruddin misalnya memberikan saran dan warning kepada semua pihak agar jangan menunggu lahirnya kekerasan dan konflik lalu baru bertindak berpura-pura adil dan bijak.
“Parpol-parpol, KIP atau KPU maupun pemerintah pusat dan daerah harus sensitif serta bertanggungjawab atas kesengajaan mereka memaksakan lahirnya dua pasangan Calon Gubernur/ Wakil Gubernur (Cagub/ Cawagub) sedangkan kedua mereka sangat kontroversi dan dinilai belum cukup syarat untuk dijadikan sebagai pemimpin yang mampu memperbaiki dan memajukan Aceh,” ujar tokoh Aceh Selatan ini yang akrab disapa dengan panggilan Tgk. Nash.
Alumni Dayah Darussa’dah Kluet Kuta Fajar ini meyakini, lahirnya dua pasangan Cagub/ Cawagub yang telah memborong parpol-parpol tersebut menandakan adanya keterlibatan skenario khusus dari dalam dan luar Aceh untuk menjerat atau menjebak rakyat Aceh sebagai pemilih dengan hanya dua pilihan, sehingga siapapun yang menang di antara kedua mereka itu adalah cuma boneka para sponsor yang sedang dan akan menguasai sumber daya alam Aceh.
Pendapat kritis lainnya datang dari Mualimin, mantan Ulee Tuha Peuet (Parlemen) Wilayah Lhok Tapak Tuan yang menyimpulkan bahwa perpanjangan jadwal yang diputuskan oleh KPU/ KIP berdasarkan PKPU yang menindaklanjuti putusan MK baru-baru ini juga tidak ideal, semestinya jangan hanya diberlakukan terhadap daerah yang berkandidat tunggal tetapi terhadap daerah-daerah yang dua kandidat juga untuk menghindari lawan kotak kosong maupun head to head serta tujuan demokrasi yang lebih benar harus diberlakukan.
“Lebih bagus kebijakan dan aturan itu diberlakukan untuk tujuan melahirkan minimal tiga pasangan kandidat agar rakyat punya ruang penilaian lebih bebas dan luas daripada memaksa serta menjebak mereka untuk memilih para calon terburuk dari dua yang paling paling buruk, padahal cukup banyak tokoh lain yang telah mendaftarkan diri ke berbagai parpol hingga yang berminat lewat jalur independen tetapi dijegal dan dipatahkan di tengah jalan, ini adalah kekejaman politik yang harus dilawan, apabila perlu dengan cara yang kejam juga terhadap pihak-pihak yang terlibat,” ingat tokoh yang pernah menjadi guru dan berbagai jabatan Kepala Dinas dan Birokrat ASN Aceh Selatan yang bergabung dengan GAM saat-saat konflik Aceh.
Sementara itu, Tgk. Herman alias Mise, Mantan Ulee Bintara (Kapolda) Wilayah Lhok Tapaktuan, juga diaminkan Tgk. Nash dan Muallimin menyerukan pemboikotan saja terhadap Pilgub Aceh apabila KIP dan penguasa tetap mendesain hanya dua pasang kandidat.
“Untuk apa berdamai dan berpolitik lewat Parpol kalau ujung-ujungnya tidak peduli keinginan rakyat, tidak merespon kebutuhan Aceh dan para elit kekuasaan serta Parpol ternyata hanya fokus pada keuntungan mereka sendiri dan kelompok mereka untuk tujuan menindas hasil alam Aceh, lebih baik kita boikot saja dan kita usir saja Parpol-Parpol itu dari Aceh,” seru Mise dengan nada kesal.
Semua eks petinggi sipil dan militer GAM itu mendesak semua pihak, khususnya Parpol, KPU/ KIP dan penguasa di daerah maupun pusat untuk tidak bermain-main dalam urusan Pilgub Aceh, kepentingan Aceh dan rakyatnya adalah di atas segalanya, mereka wajib sensitif dan responsif, jangan merekayasa hal-hal yang menjebak rakyat Aceh untuk memilih orang-orang yang dapat dijadikan boneka politik lewat proses Pilkada serentak ini.
Pewarta : Rian
