MITRAPOL.com, Jakarta — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti masih terjadinya kelangkaan solar dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah sentra produksi pertanian di Sumatera. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa sektor riil nasional masih memerlukan pembenahan serius.
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, mempertanyakan klaim pemerintah mengenai membaiknya daya beli masyarakat di tengah terganggunya aktivitas ekonomi rakyat akibat distribusi BBM subsidi yang belum stabil.
“Bagaimana daya beli masyarakat membaik jika masih terjadi kelangkaan solar di Sumatera. Akibat tidak ada solar, sopir truk tidak bisa mengangkut hasil bumi petani. Pisang busuk karena tidak bisa diperdagangkan,” ujar Raja Pane dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Rabu (5/5/2026).
Diskusi tersebut dihadiri mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, Hendry Ch Bangun, sejumlah pemimpin redaksi media massa, serta wartawan senior anggota FWK. Forum membahas perkembangan ekonomi nasional dan berbagai persoalan sektor riil di daerah.
Raja Pane mengungkapkan, temuan tersebut diperolehnya saat melakukan perjalanan jurnalistik ke sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir April hingga awal Mei 2026.
Dalam diskusi itu, Hendry Bangun menilai persoalan sektor riil harus segera menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, meski harga BBM subsidi seperti solar dan Pertalite masih dipertahankan pemerintah, persoalan utama berada pada distribusi dan ketersediaannya di lapangan.
“Di sejumlah daerah seperti Sumatera, Kalimantan, bahkan beberapa titik di Jabodetabek, masih terjadi kelangkaan solar dan Pertalite,” katanya.
Selain BBM, peserta diskusi juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, seperti minyak goreng, gas melon, dan sejumlah komoditas harian lainnya yang dinilai semakin membebani masyarakat.
FWK menilai masalah utama bukan semata pada harga, melainkan pada distribusi dan ketersediaan barang yang belum merata serta tidak tepat waktu. Kondisi tersebut disebut juga terjadi pada produk Minyakita dan gas LPG subsidi.
Pemerintah sebelumnya menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700 per liter. Namun, FWK mengaku masih menemukan harga jual di pasaran jauh di atas HET, bahkan produk tersebut kerap menghilang dari pasaran di sejumlah wilayah Jabodetabek.
Sementara itu, harga minyak goreng kemasan lain disebut ikut mengalami kenaikan mengikuti fluktuasi harga crude palm oil (CPO) internasional. Kondisi ini dinilai semakin menekan pengeluaran rumah tangga masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah baru saja merilis data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan. Pemerintah juga mengklaim fundamental ekonomi nasional tetap kuat ditopang inflasi yang terkendali dan cadangan devisa yang stabil.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga melakukan reshuffle kabinet, termasuk menunjuk Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Menyikapi hal tersebut, FWK mengingatkan pemerintah agar tidak cepat berpuas diri karena tantangan ekonomi global masih cukup berat, termasuk ancaman krisis energi dan tekanan inflasi impor terhadap perekonomian nasional.
“Ini pekerjaan rumah berat pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Hendry Bangun.
Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat ketahanan fiskal, serta membenahi sektor riil agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
FWK juga mendorong pemerintah memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat, termasuk mempertimbangkan kembali bantuan langsung tunai (BLT) guna menjaga konsumsi rumah tangga.
“Intinya, bagaimana rakyat punya uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Hendry juga berharap Kepala KSP yang baru dapat aktif mengawasi implementasi program-program pemerintah di lapangan.
Sementara itu, Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, menilai persoalan utama pemerintahan saat ini berada pada aspek implementasi program.
Menurutnya, banyak program pemerintah yang dinilai baik dan berpihak kepada rakyat, namun belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Ia juga menyinggung pengakuan pemerintah terkait dugaan praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jika benar terjadi, maka ini menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan MBG,” ujarnya.
