MITRAPOL.com | Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Giri saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Radisson Lampung Kedaton, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, jajaran Forkopimda, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Ketua Umum DPP GAPEMBI Alven Stony, Ketua DPW GAPEMBI Lampung M. Muslih, serta sejumlah pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Giri, keberadaan dapur MBG harus diintegrasikan dengan rantai pasok ekonomi desa sehingga mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Harapannya para pelaku UMKM dapat mengimplementasikan visi besar Asta Cita pemerintah. Dapur MBG harus menjadi off taker dari ekosistem ekonomi yang ada di desa, baik hasil pertanian, peternakan, perikanan, maupun produk UMKM lainnya. Itu yang paling penting,” ujar Giri.
Pelantikan pengurus GAPEMBI Lampung dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, pelaku usaha, dan Badan Gizi Nasional dalam mendukung pelaksanaan Program MBG di Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyoroti paradoks yang masih terjadi di Lampung. Meski menjadi salah satu lumbung pangan nasional, tingkat konsumsi protein masyarakat Lampung masih berada sekitar 30 hingga 40 persen di bawah rata-rata nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Program MBG dinilai tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
“Program ini bukan sekadar soal makanan bergizi, tetapi juga bagaimana menciptakan perputaran ekonomi baru di daerah,” ujarnya.
Mirza menjelaskan, implementasi tahap awal Program MBG menunjukkan perkembangan positif dengan hadirnya sekitar 1.100 dapur MBG yang mulai beroperasi dan memberikan dampak ekonomi di berbagai daerah.
Ke depan, pemerintah daerah akan terus mendorong pengembangan dapur MBG agar tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.
Sementara itu, DPRD Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Program MBG agar berjalan optimal, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Melalui sinergi antara GAPEMBI, pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, serta pelaku UMKM, Program MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan dan kemandirian desa di Provinsi Lampung.
